9219 KALI DIBACA

Bupati Bireuen Tak Hadir Rapat Paripurna Rancangan Qanun Tentang Anggaran

Bupati Bireuen Tak Hadir Rapat Paripurna Rancangan Qanun Tentang Anggaran
example banner

Bireuen I Realitas – Bupati Bireuen, H Saifnnur S.Sos tidak ikut menghadiri Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I DPRK Bireuen tahun 2019 tentang penyampaian rancangan qanun Kabupaten Bireuen, terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2020, Selasa (19/11).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRK Rusyidi Mukhtar S.Sos, sementara Bupati Bireuen, H Saifannur S.Sos hanya diwakili Sekda Ir H Zulkifli Sp.

Informasi lain, selama rapat itu berlangsung seorang anggota DPRK Bireuen sempat menginterupsi, terkait rancangan qanun tentang pengajuan anggaran yang telah ditetapkan tentang besaran anggaran, namun tidak ditandatangani Bupati Bireuen.

Pada kesempatan itu, Sekda Bireuen, Ir H Zulkifli SP menyampaikan permohonan maaf bupati, karena beliau tak bisa hadir, dikarenakan dalam kondisi kurang sehat.

Dikatakannya, penyusunan RAPBK Tahun 2020 mengacu kepada RKPK Tahun 2020 yang menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial. Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program.

“Dengan cara memastikan hanya program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat saja yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan,” katanya.

Rancangan Anggaran Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp 2.078.978.830,000 terdiri dari Belanja Tidak Langsung, Rp 1.352.465.934.000.

Sementara, untuk Belanja Langsung sebesar Rp 726.512.896.000, sehingga surplus pendapatan terhadap belanja sebesar Rp 2.500.000.000.

“Lalu jumlah penerimaan pembiayaan dalam posisi nihil, sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000. Untuk pembiayaan netto defisit sebesar Rp 2.500.000.000. Defisit pembiayaan tersebut ditutupi dengan surplus pendapatan,” sebut Sekda.

Sementara itu, anggota dewan dari Fraksi PKS-PPP-PAN, Abdullah Amin ikut menginterupsi rapat paripurna itu. Pasalnya, Ia mempertanyakan kenapa Bupati Saifannur  tidak menandatangi serta membubuhi stempel pada salinan RAPBK tersebut.

“Interupsi. Ini kenapa rancangan qanun yang disampaikan Sekda mewakili bupati, tetapi Bupati Saifannur tak menandatangani dan membubuhi stempel,” tanya anggota dewan tertua tersebut.(PNG/Red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS