424619 KALI DIBACA

Dugaan Korupsi di Kota Langsa Rp.1,8 Miliar Bakal Lanjut Kepengadilan, Ada Keanehan Kasus Dugaan Korupsi Rp.7 Miliar Belum Diketahui Proses Hukum

Dugaan Korupsi di Kota Langsa Rp.1,8 Miliar Bakal Lanjut Kepengadilan, Ada Keanehan Kasus Dugaan Korupsi Rp.7 Miliar Belum Diketahui Proses Hukum
Ketua DPD Kibar Aceh, Muslim,.SE
UPDATE CORONA

Banda Aceh I Realitas – Dugaan Korupsi di Kota Langsa Rp.1,8 Miliar Bakal Lanjut Kepengadilan Ada Keanehan Kasus Dugaan Korupsi Rp.7 Miliar Belum Diketahui Proses Hukum.

Dugaan korupsi pengadaan mesin ginset 500 KVA dan Instalasinya di RSUD Langsa sumber Dana Insentif Daerah APBK Langsa tahun anggaran 2016 yang melibatkan sejumlah pejabat teras RSUD Langsa dan Rekanan sudah terlihat tanda – tanda dilakukan proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Langsa, tetapi anehnya berbanding balik dengan dugaan Korupsi mark up pembelian tanah Kampung Kapa Sumber dana Otsus APBA tahun anggaran 2013 sekira Rp. 7 Miliar lebih telah dihentikan Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti,”Ujar Muslem,.SE, kepada sejumlah Wartawan, Selasa (29/10/2019) sore.

Menurut Muslem,.SE , kelakuan pihak Kejaksaan Negeri Langsa adalah langkah mundur dan sangat melukai hati rakyat, dari satu sisi kami apresiasi kepada Kejari Langsa, melanjutkan perkara dugaan korupsi ginset dengan perhitungan yang merugikan Negara sekira Rp.500 Juta, tetapi kenapa mega korupsi dugaan mark up tanah kapa dengan kerugian Negara sekira Rp.7 Miliar lebih dihentikan perkaranya, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kota Langsa terhadap kredibelitas penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Langsa” Ungkap Muslim, SE yang akrap disapa Cut Lem Ketua DPD Kibar Aceh.

Cut Lem menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan surat laporan khusus terhadap dugaan korupsi pengadaan ginset dan dugaan mark up tanah kapa kepada Presiden RI dan Kejaksaan Agung RI, untuk mengkawal kedua perkara tersebut supaya tidak di intervensi oleh kekuasaan oknum kepala Daerah dan pihak tertentu yang dinilai merasa ketakutan apabila kasus tersebut terbongkar dan jangan sampai penegak hukum terpengaruh dengan berbagai iming – iming bantuan hibah dan jatah paket proyek.

“Sangat disesalkan karena Kejaksaan Negeri Langsa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perbuatan dugaan korupsi mark up pembelian tanah kapa dengan alasan tidak cukup bukti, padahal kasus ini sangat menarik jika dilanjutkan sampai ke Pengadilan untuk menaikkan wibawa Penegak Hukum, karena diduga melibatkan dua oknum Kepala Daerah Aceh Tamiang dan Kota Langsa, jangan sampai hukum berpihak kepada yang bayar,”Tutup Cut Lem.(Red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS