97819 KALI DIBACA

Dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG Kecam Terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh BPJS

Dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG Kecam Terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh BPJS
example banner

Bireuen | Realitas – Terkait tidak ditanggungnya biaya BPJS oleh RSUZA Banda Aceh, pada kasus pembacokan yang dialami warga lueng bata Banda Aceh, Ketua PDIB Wilayah Aceh, Dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG menyatakan, benar rujukan yang diambil oleh BPJS dengan merujuk Pasal 52 ayat (1) huruf r Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi:

Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi: pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Ketentuan di atas merupakan pengecualian terhadap pelayanan kesehatan oleh BPJS tetapi bukan dalam arti Negara tidak menjamin pelayanan kesehatan pada salah satu pengecualian diatas.

Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam ketentuan tersebut termasuk diantaranya korban suatu tindak pidana, dijamin oleh Negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Seharusnya Pihak RSUZA tidak diperbolehkan membebankan biaya perawatan, operasi dan sebagainya kepada korban, artinya korban tersebut tetap harus dijamin pelayanan kesehatannya.

Biaya pelayanan kesehatannya kemudian dilaporkan oleh pihak RSUZA kepada BPJS kemudian BPJS meneruskan laporan tersebut kepada LPSK untuk mendapatkan klaim pembayaran pelayanan kesehatan terhadap korban.

Jadi tidak kemudian korban dimintakan pembayaran sedangkan dia sendiri sedang mengalami kondisi fisik dan psikis dan sangat tertekan itu.

Antara LPSK dan BPJS kan sudah pernah dibuat MoU pada Mei 2015 silam, artinya BPJS juga tidak boleh meminta pembayaran kepada korban tersebut namun melakukan pengajuan klaim kepada LPSK dengan melampirkan salah satunya Laporan Polisi yang telah dibuat oleh keluarga korban tersebut.

Kami juga telah berkonsultasi dengan Pengacara PDIB Muhammad Reza Maulana, SH, ia menyampaikan persoalan teknis administratif itu telah jelas diatur didalam dua peraturan tersebut (BPJS dan LPSK) sehingga yang perlu dilakukan adalah koordinasi saja, sehingga tidak “menimpakan tangga” kepada korban yang sedang dalam tahap penyembuham itu.

Ketentuan tentang koordinasi antar lembaga dan dalam pelaksanaan pelayanan dalam keadaan gawat darurat, bisa dibaca ketentuan selanjutnya dalam perpres tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 53, 63 dan Pasal 79 Perpres 82/2018 sehingga BPJS harus bertindak aktif dan kritis dalam menagani permasalah seperti ini dan tidak hanya setengah-setengah membaca peraturan tetapi bacalah peraturan tersebut dengan lengkap.

Terlebih lagi meminta pembayaran kepada Pasien yang merupakan peserta BPJS adalah bentuk pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 68 Perpres 82/2018 dimana yang pada intinya menyatakan “faskes dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta, termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat, artinya meminta pembayaran kepada korban adalah bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan faskes atau RSUZA”

Kami PDIB akan segera melakukan koordinasi dengan pihak LPSK untuk memperjelas kasus ini agar dikemudian hari Faskes dapat memahami bagaimana cara melakukan penagangan dan klaim pada kasus-kasus serupa. (M.Reza)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS