218319 KALI DIBACA

“Setahun Pemerintahan Bupati (RABU) Dapat Rapot Merah Dengan Nilai 3,5

“Setahun Pemerintahan Bupati (RABU) Dapat Rapot Merah Dengan Nilai 3,5
example banner

Kutacane I Realitas – Ketua lembaga swadaya masyarakat Solidaritas Rakyat Demokrasi Keadilan (SRDK) Kabupaten Aceh Tenggara Kasirin Sekedang menyebutkan kepada media realitas pada Selasa (2/10/2018) disalah satu warkop, tepat pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu Bupati Agara dilantik, artinya jabatan Bupati Raidin’Bukhari (RABU) Agara sudah genap pada tanggal 2 Oktober 2018 satu tahun.

Dijelaskan Kasirin,” setahun kepemimpinan Bupati Agara dapat rapot merah dengan nilai 3,5 dicatatan saya, kenapa saya katakan demikian, pertama diawali dengan pidato apael perdana Bupati pada tahun 2017 yang lalu dengan pemberhentian tenaga honorer dilingkup pemda Agara, kendati, tenaga honorer yang sudah terlatih, terdidik serta propesional dan telah memiliki pengalaman kerja selama 5-15 tahun itu diberhentikan masal tanpa alasan yang jelas sesuai dengan surat keputusan Bupati.

Namun ada keanehan, tenaga honorer kembali diangkat memalui dinas dan rumah sakit umum daerah, selain itu, ada juga penerapan pemakaian Bulang Bulu yang tidak pada tempatnya, namun mendapat penolakan keras dari tokoh adat Alas kususnya, sehingga DPRK Agara mengelara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para tokoh adat Aceh Tenggara yang menghasilkan penolakan pemakaian Bulang Bulu, namu hal itu tidak di aminkan oleh Bupati.

Selanjutnya, mutasi masal kepala sekolah SD dan SMP yang tidak sesuai prosudur dan UU yang berlaku, padahal pelaksaanaan uji kelayakan dan kepatutan kepala sekolah SD dan SMP sudah dilakukan, namun yang memiliki prestasi dan dinyatakan lulus oleh tim penguji, tidak mendapat promosi jabatan sebagai kepala sekolah.

Serta ditambah lagi pengelolaan menajemen anggaran APBK yang disebut-sebut mengalami defisit, bahkan proyek pada tahun 2017 yang sudah selesai di PHO, namun belum mampu dibayarkan sepenuhnya oleh Pemda, padahal uang untuk proyek itu sudah ada.

Selain itu, ada lagi pemberhentian sementara pengulu kute, dalam hal itu mendapat penolakan dan perlawanan secara hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) seperti, kepala Desa kutacane lama dan kepala Desa Pulu perengge.

Selain itu, adanya oknum Kepala Desa (Kepdes) yang melarika dana desa serta sejumlah Oknum Kepdes yang melalukan tidak pidana korupsi dana desa, namun belum ada diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu masih ada kebijakan yang dilakukan oleh Bupati (RABU) yang melangar UU ASN dan PP no II tahun 2017 terkait penempatan pejabat esalon II dan III yang tidak menempatkan pejabat pada tempatnya yang benar-benar propesioanal yang sesuai dengan disiplin ilmunya, bahkan sampai satu tahun pemerintahan (RABU) masih banyak kepala SKPK yang masih bersetatus PLT dan rangkap jabatan sekretaris.

Penempatan pejabat tertentu yang dilakukan Bupati ada keterkaitan dengan hungan darah seperti, Dinkes merupkan ipar kandung Bupati, Dirut RSUD adalah adik kandung Bupati, Kepala Dinas PU-PR Ipar kandung Bupati serta sejumlah Kabid yang memiliki hubungan darah dan perkawinan.

Selama satu tahun kepemimpinan (RABU) telah berulang kali DPR melakukan RDP dengan Bupati dan pejabat dijajaran setdakab terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan (RABU) hal ini penuh tanda tanya kata Kasiri, seraya mengatakan, adanya indikasi puluhan milyar dana DAK tahun 2018 yang diduga terkena pinalti tandas Kasirin. (sumardi)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS