Aceh Timur I Realitas – Diduga sejumlah PPK di Aceh Timur sunat Biaya Operasional PPS, ada dugaan terlibat Komisioner KIP Aceh Timur.
Kasus ini diminta keseriusan pihak penegak Hukum di Aceh Timur.
Sejumlah keterangan yang berhsil dihimpun Media ini dari kalangan PPS di beberapa Kecamatan ada pemotongan biaya yang seharusnya diterima penuh oleh PPS di desa namun ada pihak yang melakukan pemotongan uang jerih payah pihak PPS.
Berdasarkan keterangan dari Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) di sejumlah Kecamatan, dalam Wilayah Aceh Timur menyebutkan adanya pemotongan OP PPS disetiap Desa atau Gampong hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian serius dari Korwil Atau Komisioner setempat yang membidangi masing-masing wilayah Kecamatan, hal seperti ini berdampak buruk bagi kinerja PPS dilapangan dalam bertugas untuk menyukseskan pemilu di tahun 2019 Nanti, persoalan ini sangat disayangkan ujar salah satu sumber yang bertugas di PPS kecamatan Nurussalam yang tidak bersedia disebutkan namanya di Media ini, diketahui biaya operasional untuk Anggota PPS setiap Kecamatan se-Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 1.180.000 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), tapi yang dikasih sama kami hanya Rp 800.000 Rupiah.
Saat dikonfirmasi oleh Media ini Sofyan komisioner KIP wilayah dapil 4 mengatakan bahwa nanti hari Senin akan kita panggil semua kekantor KIP terkait dugaan Adanya Indikasi beberapa kecamatan melakukan pemotongan op anggota PPS dikecamatan, selama ini kita ketahui adanya Issue yang beredar sudah berjalan selama empat bulan, bahwa penyaluran dana Anggaran tersebut langsung ke rekening Sektariat Kecamatan dan kalau memang benar demikian adanya pemotongan sebesar Rp 380.000 dikemanakan uang tersebut katanya, Hal ini sebelumnya op PPS disetiap Gampong atau Desa sebesar Rp 1.182.000.
Setiap Anggota dan nanti hari Senin (27/8/2018) kita panggil semua kekantor KIP Aceh Timur ujar Sofyan.
Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur Muhammad Yunus melaui telfon selulernya Sabtu ( 25/8/2018) bahwa saat ini Ketua KIP Aceh Timur belum ada, ketua KIP Aceh Timur yang sebelumnya Iskandar Agani SE, sudah mengundurkan diri oleh karena itu saya minta petunjuk dari Sekretaris Provinsi Aceh, ujar Muhammad Yunus.
Disana katanya, menyarankan agar segera membuat surat untuk segera dilayangkan ke KIP provinsi ujarnya, sesaat disinggung oleh Media ini.
Menyangkut Ketua KIP Aceh Timur sebenarnya tidak boleh terjadi kekosongan terhadap ketua KIP, ya benar katanya, namun saat ini terkendala bahwa salah satu Komisioner KIP Ridwan Suud ke tanah suci dan saat ini hanya tinggal tiga orang, karena Ketua KIP Aceh timur H.Iskandar Agani sudah mengundurkan diri dari ketua dan anggota KIP Aceh timur 14 Agustus 2018 yang lalu dan sudah dilantik pada tgl 15 Agustus 2018 sebagai Anggota Panwaslih/Bawaslu Kabupaten Aceh timur periode 2018-2023, seharusnya saat ini sudah ada ketua KIP yang depinitif, yang mengartikan ketua sebelumnya, ujarnya lagi.
Disaat disinggung adanya dugaan pemotongan uang jerih payah sejumlah anggota PPS disejumlah Kecamatan, dia menjawab bahwa itu tidak boleh terjadi dan ini kalau memang ada harus dikembalikan tidak boleh main potong uang PPS, ujarnya lagi.
Ketika dikonfirmasi oleh Media ini Diferfec Cufee didepan Bank Aceh dikawasan kota Idi Mulia Karim sebagai Komisioner KIP Aceh timur wilayah dapil 1 diantaranya Kecamatan, Idi Raiyeuk, Idi Tunong, Idi Timur, Darul Ihsan, Peudawa dan Banda Alam, mengatakan bahwa ini menyangkut Dana operasional PPS disetiap Gampong/Desa sebesar Rp 1.180.000 menurut informasi yang saya terima dari PPK dana tersebut diterima dari bendahara KIP, terkait dengan pembayaran ke PPS disetiap Desa, itu saya tidak tahu, karena yang membayar PPK bersama sektariat PPK Kecamatan, sementara itu yang dilaporkan oleh mereka PPK dan sekretariat PPK, Dana Operasional PPS sudah sepenuhnya disalurkan sesuai dengan jumlahnya demikian ujarnya.
(Hasbi Abubakar)
