131019 KALI DIBACA

Pemkab Bireuen Alihkan Lokasi Proyek Otsus Aceh

Pemkab Bireuen Alihkan Lokasi Proyek Otsus Aceh
example banner

Bireuen I Realitas –  Berbagai indikasi dugaan penyimpangan di tubuh Pemkab Bireuen Provinsi Aceh,  terus menyeruak di era kepemimpinan H Saifannur S.Sos. Akibat perbuatan culas pemerintah daerah, dalam mengelola anggaran pembangunan.

Selain bermacam kasus dan skandal kecurangan, yang terjadi serta melibatkan keluarga Bupati.

Ragam modus untuk menggerogoti uang rakyat, terus dipraktekkan oleh rezim ini.

Termasuk, dugaan penyelewengan puluhan miliar dana Otsus Aceh, pada sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur masyarakat di wilayah itu. 

Seperti kasus pengalihan lokasi pembangunan jalan di kawasan Batee Glungku, Kecamatan Pandrah TA 2018, tanpa persetujuan DPRK setempat

Anggota DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid mengaku Pemkab telah berbuat curang dalam mengelola dana Otsus Aceh. 

Pasalnya sebut kader PNA itu, saat pembahasan bersama badan anggaran (Banggar).

Tercatat ada paket pembangunan jalan di kawasan industri Bireuen (KIB) Batee Glungku, yang sudah dibahas bersama Legislatif.

Tetapi, paket senilai Rp 2,5 miliar itu, tiba-tiba dialihkan ke Kecamatan Juli.

Mirisnya sebut dia, Bupati seenaknya mengirim surat ke DPRK meminta persetujuan untuk pengalihan proyek tersebut. 

“Kami tetap bersikukuh agar pembangunan jalan itu, harus dikembalikan ke lolasi semula, seperti yang sudah disepakati bersama saat pembahasan anggaran,” ujarnya kesal.

Semula, sebut Suhaimi yang akrab disapa Abu Suhai.

Dirinya selaku tim Banggar sempat menolak proyek di lokasi KIB itu.

Mengingat, ada dukungan dana CSR untuk membangun sarana tersebut.

Tetapi karena Eksekutif juga berargumen, jika fasilitas itu dibangun untuk mendukung pengembangan investasi pabrik yang sudah beroperasi.

Sehingga pihaknya menyepakati proyek itu dibangun.

Malahan, selain didukung dana Otsus dewan juga sudah menyetujui, pengerasan jalan di lokasi yang di aspal, dibiayai anggaran pemkab setempat.

Anehnya lagi, pekerjaan itu pun tak pernah dikerjakan.

“Dalam LPJ Bupati, kami dari Pokja 6 sudah mempermasalahkan persoalan tersebut.

Lalu dijawab akan ditindaklanjuti, tapi apa pun tak digubris sampai kini,” tukas Abu Suhai.

Dia meminta, penguasa anggaran di provinsi tidak melegalkan, praktik-praktik curang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Termasuk, pada pengalihan lokasi pembangunan jalan tersebut, karena tak pernah disetujui oleh pihak legislatif.

Disamping itu, aparat penegak hukum didesak supaya merespon informasi tersebut, serta mau menindaklanjuti perbuatan melawan peraturan dan perundang-undangan ini. (M Reza)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS