Langsa – Aceh I Realitas – Hutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa kepada pihak ketiga sejak tahun 2016/2017 dan tahun berjalan 2018 diduga mencapai Rp 39 Milyar sehingga banyak pihak mempertanyakan hutang akal akalan atau memang hutang masa pimpinan siapa, apalah hutang itu masa kepemimpinan dr Syarbaini Mkes atau masa pimpinan direktur sekarang dr Fardhiyani
Sehingga banyak pihak memprediksikan kasus ini macam macam ada yang menyebutkan hutang ini hutang akal-akalan dan kenapa sebuah rumah sakit milik masyarakat Kota Langsa ini sekarang ada hutang padahal setiap tahun nya banyak proyek baik proyek APBN, APBK dan ada juga uang BPJS yang setiap tahun masuk ke rekening RSUD langsa.
Hal ini terbukti pimpinan yang selama ini di RSUD Langsa bekerja tidak serius, ujar Khaidir Hasballah SE, Ketua LSM Topan ( HC : hak Cipta ) Kota Langsa kepada Media ini Senin siang (16/4/2018) di Wisma kupi Langsa.
Kasus hutang rumah sakit milik masyarakat Kota Langsa harus diperiksa oleh Kejaksaan negeri Langsa, atau Kejati Aceh sangat aneh hutang ini muncul di tahun 2017/2018.
Khaidir lebih lanjut menyebutkan, akibat perencanaan kegiatan yang tidak matang, RSUD Langsa kini masih menunggak hutang sebesar Rp 39 Milyar.
Hutang sebesar itu adalah untuk membayar rekanan atas beberapa kegiatan diantaranya, rehabilitasi ruang laboratorium, ruang rawat inap serta beberapa kegiatan lainnya.
Sangat Anehnya, keuangan yang ada di RSUD Langsa yang seharusnya diprioritaskan untuk hal yang lebih penting, malah digunakan untuk hal lain yang bersifat tidak emergensi seperti membeli baju pegawai dan mengecat gedung ini sangat aneh sekali, ujar Khaidir.
Sedangkan untuk kalibrasi (perawatan alat medis) yang sifatnya sangat penting, jarang dilakukan seharusnya hal seperti ini yang perlu diperhatikan agar dokter tidak kewalahan menangani pasien di rumah sakit milik rakyat kota Langsa.
Sekarang kita mendapatkan kabar dan ini hasil investigasi kita dokter setelah melakukan bedah atau menangani pasien untuk cuci tangan alkohol pun kadang-kadang tidak tersedia, sebut Khaidir lagi.
Khaidir lebih lanjut lagi menyebutkan laporan, sejak Azhar Pandipotan (Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Langsa) kembali menjabat sejak pertengahan tahun 2017 lalu, manajemen RSUD Langsa kembali kacau ini terbukti dengan mundurnya salah seorang kabid di RSUD Langsa pekan lalu.
Berbagai indikasi penyimpangan seperti Mark Up beberapa item kegiatan sudah menjadi rahasia umum.
Jadi berulang kali pun Direktur RSUD Langsa diganti, persoalan tidak akan selesai, jika tidak dilakukan reformasi total atas manajemen yang selama ini sudah sangat bobrok sekali.
Kita tidak habis pikir kalau hutang yang selama ini membengkak harus di bayar oleh karyawan yang gajinya sangat rendah, apakah Pemko tidak bisa membantu menyelesaikan masalah hutang ini.
Kita sangat mengharapkan lembaga hukum seperti Kajari dan Polres Langsa untuk melakukan pemeriksa kasus ini, banyak karyawan yang mengeluh dalam kasus ini yang belum pernah terjadi di negeri ini hutang lembaga RSUD dibebankan kepada karyawan ini yang terhendus keluar selama sepekan ini, ujar Khaidir.
Kalau mau diganti, harus total mulai dari Kasir, Kabid, Kepala Ruangan, sampai jajaran Direktur nya, kalau ini dibiarkan RSUD Langsa akan hancur.
Khaidir manambahkan Karena sumber “Penyakit” di RSUD Langsa sudah lama mengakar ke bawah dan perlu di “amputasi”.
Apalagi sekarang Azhar Pandipotan sudah kembali ke posisi Wakil Direktur, akan lebih banyak penyimpangan yang terjadi,” ujar nya lagi.
Sumber media juga menyebutkan selama ini yang terjadi di RSUD Langsa adalah setiap kegiatan tidak direncanakan secara matang dan malah sering mendahului anggaran yang beresiko terhadap kegiatan yang dilakukan serta berakibat terjadinya hutang piutang kepada pihak ketiga hal ini harus segera diamputasi oleh tim pengawas RSUD.
Apa yang sudah dilakukan oleh tim Pengawas rumah sakit ini yang sudah dibentuk kita minta tim pengawas juga harus bertanggung jawab secara moral dalam hutang piutang yang semakin membengkak, ujar sebuah sumber dari kalangan dalam rumah sakit umum Langsa.
Kondisi manajemen RSUD Langsa saat ini amburadul dan usulan pembelian Alat kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dokter spesialis.
Selain itu pembelian bahan habis pakai tidak sesuai dengan standard. Sehingga mengakibatkan pelayanan publik tidak menjamin dan beresiko terhadap pasien.
Selanjutnya Laporan penggunaan obat bahan habis pakai tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai indikasi korupsi dan Mark Up.
Aksesnya, banyak Dokter RSUD Langsa mundur karena manajemen Rumah Sakit tidak sesuai dengan perencanaan yang baik, serta tidak adanya kontrol keuangan.
Khusus untuk pengadaan Bahan habis pakai di RSUD Langsa, item ini sangat rawan terjadinya Mark up atau korupsi. Apalagi, Azhar Pandepotan selaku Wakil Direktur yang menangani hal itu sudah sangat piawai “bermain” dalam item anggaran di RSUD langsa.
Tak hanya itu, banyak alat kesehatan yang tidak pernah dilakukan kalibrasi (perawatan alat medis) sehingga alat kesehatan tersebut tidak berfungsi dengan benar.
Tak heran, jika diagnosa terhadap pasien sering tidak akurat. Apalagi dengan status RSUD Langsa yang punya akreditasi dan ber tipe B serta menjadi sebagai rumah sakit rujukan bagi Aceh Timur dan Aceh Tamiang, namun alat kesehatan jarang di kalibrasi dan tidak layak digunakan sebagai alat kesehatan untuk pasien .
Terkait kondisi ini, manajemen di RSUD Langsa bagaikan ‘dinasti’ dan perlu di ‘basmi’ agar kedepan lebih baik.
Tak hanya Azhar Pandipotan yang diduga menjadi biang kerusakan sistem di RSUD Langsa, namun Kabid Perencanaan pada rumah sakit tersebut juga bagian dari itu.
Dalam hal ini Kabid Perencanaan diduga tidak punya kualitas untuk bekerja secara profesional dan lebih pada pendekatan yang berbau politik.
Hal ini terlihat ketika dalam melakukan perencanaan dan pengadaan di RSUD Langsa, tidak mengutamakan hal yang bersifat emergensi dan lebih memilih perencanaan kebutuhan yang tidak terlalu penting.
Misalnya, dalam perencanaan seharusnya mengutamakan pengadaan alat medis dan kalibrasi atau pengontrolan alat medis sesuai SOP. Tapi yg dilakukan perencanaan pengadaan baju, cat gedung dan hal lain yang sifatnya tidak terlalu penting.
Wartawan Media ini sedang melakukan penyelusuran di lapangan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa sejak beberapa hari ini.
Dari informasi didapatkan karyawan yang dibebankan untuk bayar hutang semakin memanas dibicarakan di RSUD Langsa, kenapa hutang sebanyak ini dibebankan kepada karyawan yang gaji kecil, kan seharusnya Pemko Langsa harus memikirkan kasus ini, ujar salah seorang karyawan RSUD Langsa.
Media ini Senin (16/4/2018) mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak terkait yang bertanggung jawab di RSUD Langsa, mencoba menghubungi direktur dr Fardhiyani, dan wakil direktur bidang adaministrasi dan Keuangan Azhar Pandipotan, namun tidak berhasil ditemui diruang kerjanya tidak keliatan kedua pejabat rumah sakit plat merah ini, ujar salah seorang karyawan RSUD langsa.
Kedua pejabat penting di rumah sakit plat merah ini belum ada keliatan diruang kerjanya sampai siang ini sebut salah seorang perawat lain nya yang ditanya media ini.
Media ini juga mencoba menghubungi kedua pejabat penting di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Langsa dengan menggunakan telepon Selular Namun kedua pejabat itu tidak mengangkat Teleponnya.
Media ini terus memburu siapakah yang seharusnya membayar hutang yang mencapai Rp 39 milyar ini. Apakah hutang ini hutang akal akalan atau siapa yang sudah menikmati uang ini sehingga menjadi beban para karyawan yang gajinya sangat kecil.
Luar biasa kalau karyawan harus membayar hutang lembaga pemerintah.
Penegak hukum ayo masih ada waktu nya untuk melakukan penyelidikan kasus hutang ini.
Hutang siapakah itu hutang pejabat atau hutang karyawan kecil di rumah sakit plat merah ini.
Media ini belum mendapatkan keterangan resmi dari jajaran di rektur RSUD Langsa.
Ayo karyawan kumpul uang receh !!!!!!
( hai )
