Tapaktuan | REALITAS – Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) kembali meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mengambil kebijakan tegas demi menyelamatkan marwah pemerintah pusat sebagai pemberi mandat di mata rakyat.
Menurut koordinator GerPALA, perlunya pergantian Pj Bupati Aceh Selatan tentunya bukan tanpa alasan. Dilihat dari aspek kinerja, ada beberapa indikator utama yang menjadi alasan penting Mendagri untuk mengganti Pj Bupati Aceh Selatan diantaranya persoalan anggaran daerah, lemahnya kapasitas kepemimpinan, lemahnya komunikasi dengan stakeholder hingga persoalan nota kesepahaman dengan pihak asing tanpa persetujuan pemerintah pusat.
“Jika bicara persoalan tata kelola anggaran di daerah memang sudah jadi rahasia umum di masyarakat bahwa kondisi Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Pj Bupati Cut Syazalisma sangat memprihatinkan. Berdasarkan audit BPK RI jelas-jelas Aceh Selatan pada tahun anggaran 2023 memiliki utang teraudit mencapai Rp 122,5 Milyar yang membebani APBK Aceh Selatan 2024, dan potensi defisit mencapai Rp 142,8 M yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan daerah yang terkesan ugal-ugalan,” ungkap Koordinator GerPALA, Fadhli Irman, Sabtu 16 November 2024.
Pengelolaan keuangan daerah yang ugal-ugalan itu pula dapat dilihat dari temuan BPK RI bahwa pada tahun anggaran 2023 ditemukan pemakaian dana/kas yang dibatasi penggunaannya(earmark) mencapai Rp 73,9 Milyar.
“Imbas dari kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan di Aceh Selatan itu juga berdampak kepada tersendatnya pembayaran berbagai kegiatan pemerintah, pembayaran gaji perangkat desa hingga dipangkasnya alokasi tunjangan khusus (TC) ASN dan insentif khusus dokter spesialis. Jadi, jika ada layanan publik yang terhambat salah satu persoalannya juga kondisi anggaran daerah yang sedang dilematis,” jelasnya.
Irman juga menyebutkan, secara kepemimpinan Pj Bupati Aceh Selatan terkesan seperti macan ompong yang kurang didengarkan oleh bawahannya. “Bagaimana seorang pemimpin ingin menjalankan roda pemerintahan jika secara kepemimpinannya begitu lemah dan rapuh,” sebutnya.
Bahkan sudah jadi rahasia umum dan pembicaraan masyarakat bahwa Kepala SKPK atau pejabat dalam lingkungan Pemkab Aceh Selatan lebih banyak yang mendengarkan mantan Bupati daripada Pj Bupati, karena Pj Bupati masih dianggap bawahan dari mantan Bupati yang tak dapat dipisahkan, walaupun saat ini Pj Bupati Cut Syazalisma seharusnya menyadari bahwa dirinya adalah penerima mandat dari pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan daerah.
Irman melanjutkan, aspek lainnya juga terlihat bahwa selama kepemimpinan Pj Bupati Cut Syazalisma koordinasi lintas stakeholder juga lumayan lemah. Hal ini dapat dilihat selama ini, misalkan dalam penanganan pengungsi Rohingya baru-baru ini terlihat jelas para pengungsi rohingya yang di Aceh Selatan harus terombang di bawa ke Banda Aceh hingga ke Lhokseumawe, tanpa adanya dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik terlebih dahulu dengan pihak terkait. Persoalan itu akhirnya menjadi sorotan langsung dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla.
Tak hanya itu, bukti lemahnya komunikasi dan koordinasi Cut Syazalisma juga terlihat jelas terkait dilakukannya penandatanganan MoU dengan salah satu perusahaan asing konsorsium dari Hongshi Holding Group untuk pembangunan pabrik semen di Aceh Selatan, padahal pemerintah pusat sedang memperlakukan moratorium investasi pembangunan pabrik semen.
Kata Irman, kebijakan gegabah dan melewati batas kewenangan yang dilakukan seorang Pj Bupati itu tanpa terlebih dahulu adanya persetujuan dari pemerintah pusat. Bahkan, ironisnya sampai saat ini Pj Bupati Aceh Selatan belum membatalkan MoU/nota kesepahaman yang sudah ditandatanganinya.
“Ini juga menjadi salah satu indikator bahwa amanah Presiden Prabowo untuk menjaga kekayaan SDA tersebut memang sudah dari awal dikangkangi oleh Pj Bupati Aceh Selatan,” imbuhnya.
Irman mengatakan, dari berbagai indikator yang ada sosok Pj Bupati Aceh Selatan memang sudah sangat layak untuk diganti dengan sosok yang lebih tepat, sehingga dapat menyelamatkan marwah dan citra pemerintah pusat di mata rakyat.
“Kita berharap Mendagri sebagai perpanjangan tangan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dapat bertindak tegas dan segera mengganti Pj Bupati Aceh Selatan,”harapnya.(Ril)
