Oleh : Muhammad Ichsan
Mahasiswa Magister Kajian Asia Tenggara FIB UI
Kasus Perdagangan Manusia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dua pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan para pelaku perdagangan orang mengambil keuntungan di tengah pandemi COVID-19 dengan mengincar kalangan migran yang kehilangan pekerjaan hingga anak-anak yang putus sekolah serta korban perang.
Pelambatan ekonomi global mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, putus asa, dan berisiko dieksploitasi, kata para pakar.
Selain itu, Mahasiswa Magister Kajian Asia Tenggara FIB UI, Muhammad Ichsan mengatakan, tahun 2021 jalur laut utara provinsi Aceh menjadi favorit cukong menyeludupkan Etnis Rohingya dan bahkan semakin masif mendaratkan pengungsi malang dari negara Myanmar yang tak diakui status kependudukannya tersebut, ungkap Ichsan kepada media (21/12/2020).
” pandemi covid banyak pengungsi etnis rohingya yang tidak terurus dengan baik di pengunsian besar cox bazar bangladesh sehingga mereka memutuskan kabur dari kamp ” .
Ditambah lagi kebijakan pemerintah bangladesh memindahkan sebagian pengungsi ke pulau terpencil dinegara tersebut membuat pengungsi depresi dan frustasi dengan keadaan bak penjara.
Alumni FKIP Sejarah Universitas Syiah Kuala Aceh tersebut mengingatkan bahwa Aceh harus berhati – hati dalam menerima etnis Rohingya kedepan karena mereka terorganisir, walaupun rasa kemanusiaan kita bangsa Aceh tinggi. Kejahatan transnasional tidak dapat dikatakan benar ” ungkapnya.
Dikutip dari media DW.com (20/12/2020), PBB merilis studi yang menunjukkan tren pernikahan anak dan perdagangan manusia di kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh meningkat. Dihentikannya akses pelayanan anak jadi salah satu faktor penyebab.
Menurut sebuah studi yang dirilis PBB pada Kamis (17/09) menunjukkan tren pernikahan anak dan perdagangan manusia di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh mengami peningkatan setiap harinya.
Bangladesh mengurangi aktivitas bagi kaum muda di kamp-kamp pengungsian semenjak April dan memfokuskan pada pelayanan kesehatan darutat dan penyediaan makanan sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona. Para aktivitas relawan pun juga dibatasi.
Selain penelitian dari PBB, tahun 2020 ini menurut Pengamat Diaspora Kebudayaan dan Transnasional FIB UI Muhammad Ichsan tersebut kepada media mengatakan tahun 2021 untuk wilayah Triangle Selat Malaka dan Teluk Benggala menjadi contoh pasti jalur eksploitasi perdagangan manusia internasional khususnya etnis korban konflik Rohingnya.
” Keberadaan pengungsi asal Myanmar kini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan rupiah ” jelasnya.
Mereka mengincar para wanita muda pengungsi Rohingya untuk dijadikan obyek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Beberapa kasus di Aceh, pihak oknum yang diimingi rupiah berkisar 1-3 juta per/orang etnis Rohingya yang lulus dari Kamp.
Berdasarkan data PBB, dari sekitar 700.000 pengungsi Rohingya yang tiba di Bangladesh pada tahun 2017, lebih dari setengahnya merupakan anak-anak. Mereka melakukan eksodus massal dari Myanmar.
Lebih dari 350 kasus perdagangan manusia Rohingya teridentifikasi tahun lalu, di mana sekitar 15% melibatkan anak-anak.
Bahkan awal bulan ini hampir 300 pengungsi Rohingya dilaporkan tiba di Pantai Ujong Blang, Aceh setelah enam bulan terombang-ambing di atas laut.
Jalur Transnasional Pelaku Perdagangan Etnis Rohingya
Kejahatan terorganisasi transnasional (atau kejahatan transnasional) adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pernah menyatakan kejahatan transnasional merupakan kejahatan komprehensif yang memerlukan penanganan yang tepat, cepat, dan sinergis.
Aceh dikenal sebagai gerbangnya transnasional Indonesia. Pelaku Perdagangan manusia sepertinya tahu persis letak strategis provinsi Aceh sebagai eks. wilayah konflik serta terbuka dengan memanfaatkan penduduk yang ramah, muslim serta terbuka.
Selanjutnya sikap politik Indonesia dimata Internasional dipandang “bebas aktif” menjadikannya celah bagi pelaku ‘Human Trafficking’ beraksi.
” bagi etnis rohingya di camp pengungsian terbesar didunia, Cox Bazar negara Bangladesh tujuan utama mereka adalah negara Malaysia serta Australia mereka rela membayar mahal demi keluar dari zona konflik ketidakpastian. Dinegara ketiga, mereka seperti menemukan kemakmuran “. ungkap ichsan.
Baru – baru ini seperti yang dilansir dari AFP pada Selasa (15/12/2020). Pelaku penyelundupan manusia tanpa ampun memukuli pengungsi etnis Rohingya yang kurus dan berkerumun di atas perahu nelayan.
Sebuah video eksklusif yang diperoleh AFP menunjukkan situasi penyiksaan yang jarang diketahui tentang jaringan perdagangan pengungsi Rohingya di garis depan.
Situasi tersebut difilmkan melalui ponsel seorang penyelundup yang kemudian melarikan diri dari kapal.
Dalam video dokumentasi tersebut menunjukkan puluhan pencari suaka, termasuk anak-anak, duduk di lambung kapal dan di geladak saat penyelundup berdiri di antara mereka.
Sebuah pertengkaran dimulai dan salah satu pedagang memegang tali tebal di satu tangan, mendorong seorang pria Rohingya dan menendangnya.
Rohingya di Aceh, Dilema Antara Kemanusiaan dan Potensi Kecemburuan Sosial
Keputusan menerima pengungsi Rohingya adalah langkah yang dilematis dan memiliki dua mata sisi pisau.
Di satu sisi yang dipertaruhkan adalah rasa kemanusiaan rakyat Indonesia dalam menolong sesama manusia.
Namun di sisi lain, apakah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Aceh memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi mereka di tengah tingkat kemiskinan di Aceh yang tinggi – urutan pertama termiskin di Sumatra dan urutan keenam secara nasional.
Faktanya Rohingya yang hadir di Aceh selain beban pemerintah lokal penampung juga telah terungkap aktivitas perdagangan transnasional yang memenfaatkan Aceh sebagai wilayah perantara pengungsi yang memiliki kurir serta permainan cukong besar rohingya Medan – KL untuk diseludupkan mereka ke negara ketiga yaitu (Malaysia,Australia).
Cukong Penyeludup Rohingya memilih Aceh karena Pemerintah Malaysia telah Menolak disebabkan Pandemi Covid
Malaysia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim itu, telah lama menjadi tujuan favorit bagi warga Rohingya untuk mencari penghidupan yang lebih baik setelah melarikan diri dari penumpasan yang dipimpin militer Myanmar pada 2017 di kampung halaman mereka.
Tak sedikit pula pengungsi Rohingya yang tak tahan tinggal kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, sehingga memutuskan lari ke Malaysia.
Malaysia akhirnya menyerah. Negeri jiran itu tidak bisa lagi menerima pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar karena kesulitan ekonomi dan sumber daya yang semakin menipis akibat pandemi virus corona (Covid-19).
-Kebaikan hati orang Aceh, ternyata telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis penyeludupan etnis Rohingya. Melalui ragam rekayasa sosial, ‘pengungsi’ itu didamparkan ke Aceh.
Setelah mendapatkan bantuan dan hunian sementara, satu persatu bangsa keling itu hilang dari penampungan. Sempat diduga diculik, ternyata mereka lari menuju tujuan akhirnya.
Perihal terdamparnya etnis Rohingya, bukan baru sekali terjadi di Aceh. Tapi sudah berkali -kali. Dramanya selalu sama, terdampar dan lapar. Terbaru, Senin (7/9/2020) mereka terdampar di Lhokseumawe.
Sebelumnya, (4/6/20) mereka ‘terdampar’ di perairan Seunuddon. Dengan memanfaatkan rasa kemanusiaan, para mafia berhasil mendaratkan ‘awak plueng’ itu. Sebelumnya, berkali -kali perahu pengungsi yang lari dari kamp pengungsian di Bangladesh terombang – ambing di perairan Aceh dan kemudian diselamatkan oleh nelayan dan didaratkan oleh pemerintah.
Berita terakhir, Petugas TNI dari Kodim 0103 Aceh Utara kembali berhasil mengagalkan upaya penyeludupan 20 wanita Rohingya dari kamp penampungan sementara di Gedung BLK Kota Lhokseumawe, Sabtu (12/12/2020).
Mereka ditangkap di sejumlah lokasi terpisah.
Selain itu, petugas menangkap H (42) seorang wanita yang diduga sebagai agen untuk membawa warga Rohingya ke Medan, Sumatera Utara dan seterusnya ke Malaysia. (**)
Penulis : Muhammad Ichsan,S.Pd Pegiat Diaspora Budaya dan Kawasan Trasnasional Asia Tenggara
