Langsa I Realitas – Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin Meminta Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Daerah Transparan Penggunaan Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Aceh.
Hal ini supaya tidak tumpang tindih antara anggaran dari APBN, APBA, APBK maupun APBG, sehingga nantinya pasca bencana ini selesai tidak ada aparatur pemerintah yang masuk penjara akibat lalai dan tidak mengikuti mekanisme yang ada demikian disampaikan Nasruddin kepada media ini, Rabu (01/04/2020) sore di Langsa.
Menurut informasi diberbagai media jumlah uang untuk penanganan Covid 19 ini anggrannya cukup besar, tapi sangat ironis sekali hampir seluruh Pukesmas di aceh belum menerima Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan yang menjadi unjung tombak menghadapi pasien yang terkena Virus Corona, ujar Nasruddin pegiat LSM di Aceh.
Petugas media di tingkat pukesmas maupun dirumah sakit benar benar menjadi gardan depan dalam proses penyumbuhan pasien Corona, mereka inilah yang bersentuhan lansung dengan pasien, maka diharapkan seluruh komponen masyarakat agar peduli dengan keselamatan para pejuang kemanusiaan di bidang kesehatan.
Oleh karena itu Nasruddin meminta kepada DPRA dan DPRK masing masing Kabupaten/kota agar mengawasi intansi terkait terutama Dinas Kesehatan apakah bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah apa sudah disalurkan kerumah sakit atau ke pukesmas pukesmas, ujarnya.
Kita tidak mau terulang kembali sejarah Tsunami di Aceh pasca rehabilitasi dan rekontruksi bantuan untuk korban masih menumpuk di gudang bahkan ada yang sudah expired.
Maka belajar dari itu FPRM sebagai elemen sipil terus memantau agar bantuan alat medis maupun non medis segera mungkin disalurkan dan tepat sasaran, apa lagi saat ini status di aceh masih katagori darurat.
Bila nantinya ditemukan adanya ketimpangan akan kami akan laporkan kepada Tim Gugus Tugas Covid 19 di Jakarta yang di pimpin oleh bapak Doni Monardo, tutup Nasruddin. (Rahmad Wahyudi)
