Banda Aceh | REALITAS – Setelah terungkap adanya issu kasus dugaan pungli di proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2025 yang sedang dikerjakan sekarang.
Media ini mendapatkan keterangan dari berbagai sumber, proyek tersebut kembali mendapatkan sorotan yang awalnya proyek tersebut dikerjakan pihak sekolah sekarang kusus mobiler kembali di ambil alih oleh pihak oknum pejabat di kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Timur.
Sejumlah sumber media ini yang berhasil di himpun di lapangan sejak sebulan terakhir ini mendapat keluhan dari pihak sekolah kusus sekolah dasar di kabupaten Aceh Timur.
Sejumlah sunber yang layak dipercaya yang juga informasi didapatkan di lapangan menyebutkan” proyek mobiler semua sekolah tingkat Dasar (SD) di Aceh Timur semua di tarik ke kantor Dinas pendidikan Kabupaten Aceh Timur yang seharusnya proyek tersebut di kerjakan satu Paket dengan proyek renovasi sekolah Dasar itu,”ujar sumber media ini Sabtu 15 Agustus 2026.
Bukan hanya issu pungli tapi proyek mobiler dialihkah kekantor Dinas sebut salah seorang Guru di Kabupaten Aceh Timur yang enggan disebutkan namanya dan tercatat di catatan media kalau nanti kasus ini berlanjut ke jalur hukum akan membuka secara terang benderang kasus pembangunan dan proyek mobiler ini bermasalah.
Dalam wawancara khusus dengan media ini di salah satu warung kecil di pedaman Aceh Timur dengan pimpinan Media ini guru terebut sempat menyebutkan rahasiakan nama kami saat ini karena ada oknum yang mengancam kami kalau kasus pungli 10 persen ini terbuka dan kami di ancam akan di pindah lebih jauh lagi.
Fee 10 persen itu dan proyek mobiler yang di tarik kekantor dinas juga ancaman jntimidasi kepada guru bukan lagi rahari ada beberapa orang guru yang membuat pernyataan kepada media dan surat tersebut tersimpan rapi di kantor Media Realitas juga berasama rekamana untuk alat bukti yang segera kita laporkan ke pihak Kejati di banda aceh.
Setelah issu fee proyek dan proyek mobiler ada sejumlah kasus lainnya yang akan di laporkan oleh media ini nanti nya siapa saja yang ikut terlibat di kasus rehap sekolah di Aceh Timur mwnggunakaan APBN tahun 2025 proyek revitilasi di Aceh Timur.
Kepada Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD l) Ridwan,S.Pd,. M.Pd. pejabat terkait yang mengurus proyek Revitalisasi sampau saat ini belum berhasil dihubungi media ini.
Seperti sebelumnya diberitakan media ini issu pungli fee proyek dikantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, Diduga Pungut Miliaran Fee Proyek Revitalisasi Setoran Melalui Tiga Jalur
Aceh Timur | REALITAS – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok “biaya komitmen” dalam pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah pascabanjir akhir 2025 di Kabupaten Aceh Timur mencuat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, ratusan kepala satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur diduga diminta menyetor dana sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran proyek revitalisasi.
1.Paud banglgem
Rp.600.000.000.
2.SDN blanggelm
Rp.890.000.000
3.SDN Buket Makmu
Rp.460.000.000
4.SDN Lhok Seuntang Rp .900.000.000.
5.Paud Lhok Seuntang
Rp 400.000.000.
6.Paud Alue Cekdoi KA.
Rp 600.000.000.
7.Paud sp tiga kuta Binjeil
Rp.600.000.000.
8.paud pembina Kuta Binjei
Rp.1.800.000.000.
Informasi tersebut disampaikan oleh salah seorang kepala sejumlah kepala sekolah Paud , SD dan SMP dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber tersebut, kepala sekolah jenjang PAUD/TK disebut telah menyetorkan dana sesuai besaran yang diminta oknum pejabat dikantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur , yakni 10 persen Fie proyek wajib setor sebut sejumlah sumber kepada media ini Juma, 31- Ji ili 2026 di salah satu Cafe di Idi Aceh Timur.
Sementara itu, kepala sekolah jenjang SD dan SMP disebut baru mampu menyetor sekitar 5 persen dari total yang diminta oleh oknum pejabat di kantor dinas pendidikan Kabupaten Aceh Timur.
“Setoran tersebut diserahkan melalui berbagai jalur yang diarahkan pihak dinas. Sebagian kepala PAUD menyerahkan secara tunai langsung kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, sebagian lagi melalui kepala bidang PAUD, SD, maupun SMP, dan sebagian lainnya diarahkan untuk mentransfer ke rekening sebuah toko di kawasan Peureulak Kota yang telah ditunjuk,” ujar sumber media Realitas.
Sumber yang sama juga mengaku terdapat tekanan terhadap kepala sekolah yang tidak memenuhi permintaan tersebut. Menurutnya, sejumlah kepala sekolah merasa resah karena diancam akan dicopot dari jabatannya dan dikembalikan menjadi guru apabila tidak menyetor dana sesuai permintaan.
Jadi banyak kepala sekolah mengaku resah, karena kalau tidak memenuhi permintaan dinas, kepala sekolah diancam dicopot dari jabatan dan ditempatkan menjadi guru biasa, kalau kasus ini ketahuan siap siap di copot dari jabatan nya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini belum memperoleh data resmi mengenai jumlah sekolah jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP yang menerima bantuan revitalisasi pascabanjir. Berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah satuan pendidikan penerima bantuan diperkirakan mencapai ratusan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, Bustami, yang dihubungi Media ini, Senin Pagi tanggal 3 Agustus 2026 melalui WhatsApp yang menanyakan jumlah sekolah yang di renovasi baik Paud,TK,SD maupun SMP sampai berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.
Media ini masih menunggu keterangan resmi dari pejabat terkait dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
Media ini akan merilis siapa saja yang menerima aliran dana fee proyek 10 persen dari jumlah kepala Sekolah karena ada pejabat yang memberikan rekening toko dan rekening atas lain nya agar kejatahan ini tidak di ketahui oleh media.
Ada kepala sekolah yang kirim uang atas nama rekening toko juga ada yang menyerahkan langsung kepala pejabat dikantor Dinas pendidikan dan harus serahkan uang dikawasan perlak Aceh Timur, siapa yang terima dan lokasi ikuti selengkapnya tulisan media sampai kasus ini di tangani oleh Kejati Aceh. (*)
