Langsa | REALITAS – Pasca banjir yang melanda Kota Langsa beberapa hari lalu, kondisi penumpukan sampah yang belum tertangani masih terlihat jelas di berbagai titik kota. Bahkan, di sejumlah kawasan, jejeran sampah terlihat menggunung di depan rumah warga hingga menutupi lorong-lorong jalan masuk, membuat aktivitas harian masyarakat terganggu. Padahal, pengelolaan sampah di jalan umum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah di bawah Wali Kota dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama petugas kebersihan.
Sejak air banjir surut, warga kembali ke rumah mereka dan menemukan tumpukan sampah bercampur material banjir, lumpur, serta puing-puing ringan. Lorong kecil yang sebelumnya menjadi akses utama warga kini terblokir oleh sampah, membuat mobilitas semakin sulit. Situasi ini juga menimbulkan aroma tidak sedap, meningkatkan potensi penyakit, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi warga sekitar.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat menilai bahwa respons pemerintah belum mencerminkan visi “Langsa Juara” yang selama ini dijanjikan. Keterlambatan dalam mengerahkan petugas dan armada kebersihan dianggap sebagai bentuk lemahnya koordinasi di lapangan. Selain merusak estetika kota, sampah yang dibiarkan menumpuk menimbulkan kesan bahwa penanganan pascabencana tidak dikelola secara serius dan strategis.
Salah satu warga yang rumahnya tertutup oleh jejeran sampah menyampaikan kepada wartawan pada Sabtu (06/12/2025) terkait ketidaknyamanannya melihat sampah menutup akses rumah. “Di depan rumah kami sekarang bukan jalan, tapi tumpukan sampah. Lorong jadi tertutup dan kami sulit keluar masuk. Kami berharap Wali Kota dan DLH tidak hanya memantau, tapi benar-benar turun tangan.” Pernyataan itu menegaskan harapan warga agar pemerintah bertindak cepat dan tegas.
Terkait program kerja, visi “Langsa Juara” sebenarnya memuat komitmen perbaikan tata kelola sampah, mulai dari peningkatan armada, optimalisasi rute pengangkutan, hingga penguatan kapasitas DLH. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana kerja dan implementasi. Dan ini menjadi ujian nyata apakah pemerintah mampu menjalankan program tersebut secara konsisten, terutama pada saat-saat krusial ketika masyarakat sangat membutuhkan kehadiran layanan publik.
Penumpukan sampah pasca banjir yang hingga menutup lorong dan akses rumah warga menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus berjalan sejalan dengan komitmen yang pernah disampaikan pemerintah. Kritik dan aspirasi yang disuarakan masyarakat hendaknya menjadi dorongan evaluatif, bukan dianggap sebagai hambatan. Dengan langkah nyata, kerja cepat, dan koordinasi yang lebih profesional, Kota Langsa dapat segera pulih. (Cut)
Liputan : Cut Aziziah Raudhah (Wartawan Media Realitas)
