Pekanbaru | REALITAS – Sebuah langkah strategis dan penuh harapan kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan, dengan mengapresiasi pergantian kepengurusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) yang baru saja terbentuk.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr.Arden Simeru M.Kom dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan FK PKBM merupakan mitra sejati dalam menyukseskan visi besar Gubernur Riau yang memastikan tidak ada lagi anak-anak Riau yang putus sekolah.
Dalam arah kebijakannya, Gubernur Riau menekankan pentingnya akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, PKBM hadir sebagai solusi alternatif bagi anak-anak yang terpaksa berhenti dari pendidikan formal.
“Ini adalah upaya yang sangat selaras dengan program prioritas Pak Gubernur. Jika anak-anak kita berhenti di sekolah formal karena berbagai kendala, PKBM bisa menjadi jembatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kami sangat mengapresiasi keberadaan FK PKBM ini,” ungkap Arden Simeru.
Ia pun mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga menekankan pentingnya sinergi antara FK PKBM, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam merumuskan program-program strategis.
Pengurus baru FK PKBM periode 2024-2029 ini menurut Arden, diharapkan dapat segera menyusun rencana kerja yang progresif, inklusif, dan berdampak nyata dalam menurunkan angka putus sekolah.
“Silakan susun program kerja yang berorientasi pada penguatan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Kami berharap FK PKBM dapat terus membangun kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, agar gerakan ini benar-benar memberikan hasil konkret,” tutup Arden.
Ketua FK PKBM Provinsi Riau, Dafrizal SH., menyampaikan bahwa untuk saat ini lembaga pendidikan nonformal yang menjadi tumpuan terakhir bagi masyarakat yang terpinggirkan dari sistem sekolah reguler.
“Kami ini beda dengan sekolah formal. Kalau sekolah formal infrastrukturnya jelas, guru cukup, dan dana operasional pun tersedia. Kami? Kadang harus berpindah-pindah tempat, menumpang di ruang kosong milik masyarakat atau masjid,” ujar Dafrizal pada Jum’at 14 Juni 2025 malam.
Dafrizal juga menambahkan, tantangan terbesar PKBM bukan hanya keterbatasan fasilitas, tetapi juga bagaimana menjangkau masyarakat yang selama ini terputus dari pendidikan.
Untuk itu, para pengelola PKBM kerap harus “jemput bola”, menyambangi warga, meyakinkan mereka pentingnya pendidikan, menyesuaikan jadwal belajar dengan waktu kerja peserta, hingga mencari relawan pengajar yang bersedia bekerja tanpa kepastian honor.
“Kami yang harus datang ke masyarakat. Bukan masyarakat yang datang ke kami. Kadang kami harus menyusun jadwal yang fleksibel agar mereka bisa tetap belajar. Dan gurunya pun harus kami datangkan langsung ke lingkungan mereka,” jelas Dafrizal.
Pendidikan non formal ini menurutnya, seperti yang dijalankan PKBM sesungguhnya bukan hanya alternatif, tetapi solusi konkret bagi ribuan anak-anak dan orang dewasa yang terpinggirkan dari sistem formal.
Melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C, mereka bisa kembali bersekolah, mengejar cita-cita, bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kedepan imbuh Dafrizal, FK PKBM Provinsi Riau akan mengajukan berbagai program penguatan lembaga, pelatihan tutor, dan fasilitasi pembelajaran yang layak bagi warga belajar.
Harapannya, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan tentunya bukan hanya mendukung secara lisan, tapi juga nyata dalam bentuk bantuan dan perhatian yang berkelanjutan.
“Kami akan buat program nyata, kami ajukan ke pemerintah daerah. Kami tidak minta lebih, hanya minta disetarakan. Diberi dukungan untuk menghidupkan semangat belajar di akar rumput,” tutup Dafrizal. (Mirza Yamoli)
