Sumenep I REALITAS –– Kepala Desa Batuputih Daya, Harno, sosok yang dikenal dengan kepemimpinan arif dan bijaksana, baru-baru ini diterpa gelombang isu tak sedap yang dihembuskan oleh sejumlah media pada Selasa (15/4/2025). Tuduhan warga terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta narasi ekstrem yang menyatakan nihilnya pembangunan infrastruktur selama dua periode kepemimpinannya, jelas mengusik ketenangan dan kredibilitas seorang pemimpin yang selama ini dihormati.
Menyikapi badai prasangka yang berpotensi merusak marwah Desa Batuputih Daya, Harno tampil dengan pernyataan tegas dan terukur dalam wawancara eksklusif bersama beberapa media dengan retorika yang santun namun sarat akan substansi, Harno membantah seluruh tudingan yang dialamatkan kepadanya. “Semua isu yang ditujukan kepada saya adalah tidak benar,” ujarnya dengan nada mantap, mengisyaratkan keyakinan akan kebenaran yang ia pegang.
Lebih lanjut, Harno memaparkan secara sistematis realitas pembangunan yang telah diinisiasi sejak awal masa jabatannya. Penegasan mengenai prioritas keterbukaan informasi publik (APBDes) yang bahkan telah ia tunaikan dengan memasangnya di balai desa, adalah langkah konkret yang membuktikan komitmennya terhadap akuntabilitas. “Sejak menjabat, kami bersama perangkat desa serta lembaga desa lainnya telah mendorong pembangunan, khususnya infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas umum,” ungkap Harno, menyajikan fakta yang kontradiktif dengan narasi nihil pembangunan yang digulirkan.
Penjelasan Harno mengenai tahapan pembangunan yang mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran desa, adalah argumentasi logis yang seringkali terabaikan dalam pusaran polemik. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab mengharuskan adanya perencanaan yang matang dan implementasi yang bertahap, bukan aksi sporadis tanpa perhitungan.
Sorotan tajam terhadap belum berdirinya bangunan fisik balai desa dijawab Harno dengan pengakuan yang jujur namun disertai konteks yang jelas. Bahwa proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan, namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di kediaman pribadinya, adalah bukti adaptabilitas dan dedikasi yang patut diapresiasi. Mengubah ruang privat menjadi ruang publik demi kelancaran pelayanan adalah tindakan seorang pemimpin yang mengedepankan kepentingan warganya di atas formalitas birokrasi semata.
Pengalokasian DD dan ADD yang diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19, juga menjadi poin penting dalam klarifikasi Harno. Penggunaan anggaran untuk BLT, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur krusial menunjukkan responsibilitas terhadap dinamika sosial dan kebutuhan riil warga. Keputusan yang diambil melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat semakin memperkuat legitimasi setiap kebijakan yang diambil.
Menanggapi keluhan terkait akses jalan ke pondok pesantren, Harno menunjukkan pemahaman dan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penjelasannya mengenai keterbatasan anggaran dan banyaknya prioritas pembangunan lain yang juga mendesak, adalah realitas yang harus dipahami oleh semua pihak. Penegasan bahwa setiap proyek diputuskan berdasarkan musyawarah dan kajian teknis adalah jaminan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam penundaan perbaikan akses jalan tersebut.
Ajakan Harno kepada warga untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan dan keterbukaannya terhadap kritik konstruktif, adalah ciri kepemimpinan yang inklusif dan progresif. Pernyataannya yang ingin memberikan “gambaran utuh dan proporsional” adalah upaya untuk meredam distorsi informasi dan membangun dialog yang sehat demi kemajuan bersama.
Di akhir pernyataannya, Harno melontarkan peribahasa yang menyentuh dan penuh makna, “saya sebagai pelayan masyarakat desa batuputih daya ibarat kata pepatah ingin memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai.” Ungkapan ini bukanlah sekadar keluh kesah, melainkan sebuah refleksi jujur tentang idealisme seorang pemimpin yang dihadapkan pada realitas keterbatasan. Sebuah pengakuan yang justru mengundang empati dan dukungan, bukan malah menjadi bahan spekulasi negatif.
Konflik yang dialami Harno di Batuputih Daya ini suatu pelajaran penting akan perlunya verifikasi dan analisis mendalam sebelum mempercayai sebuah narasi. Media yang bertanggung jawab dan masyarakat yang cerdas dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Klarifikasi Harno adalah langkah penting untuk mengembalikan objektivitas dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Desa Batuputih Daya. Semoga, kebenaran dapat segera terungkap dan keadilan dapat ditegakkan, demi menjaga marwah seorang pemimpin yang selama ini dikenal arif dan bijaksana.
(R. M Hendra)
