Aceh Singkil | REALTIAS – Dugaan rugikan uang negara. ALAMP AKSI Provinsi Aceh gelar demo ke Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar segera priksa kadis PMK aceh singkil saudara azwir bustami usut tuntas kegiatan bimtek yang di adakan selama ini di dinas tersebut.
Senin 10 februari 2025 dewan pengurus wilayah aliansi mahasiswa dan pemuda anti korupsi (ALAMP AKSI) prov aceh berunjuk rasa di depan kantor kejaksaan agung republik indonesia
Mereka menuntut pemberantasan korupsi di aceh singkil khususnya dugaan di dinas pemberdayaan masyarakat dan kampong (DPMK) aceh singkil tersebut. Kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan bagi perangkat Desa diharapkan mampu untuk mengasah dan atau menambah pengetahuan para perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa.
Melalui kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan, para perangkat Desa diharapkan mampu memberikan inovasi agar nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
“Namun fakta yang kami temui di Aceh Singkil, kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan seakan hanya menjadi kegiatan “Bancakan”. Padahal setiap tahunnya para perangkat Desa mengikuti kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan sebanyak 3-5 kali pertahunnya.
Namun kegiatan tersebut seakan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemajuan Desa. Hal ini lah yang menguatkan dugaan kami bahwa kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan diduga untuk memperkaya diri/kelompok semata.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan nomor 1/LHP/LHP-KINERJA/XVIII.BAC/12/2023 tertanggal 15 Desember 2023 menemukan bahwa:
1. Kepala DPMK Aceh Singkil diduga tidak merencanakan program kegiatan untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintaha Desadalam bentuk pendidikan, pelatihan atau penyuluhan sesuai kebutuhan.
2. Kepala DPMK Aceh Singkil diduga tidak melakukan evaluasi rancangan APBK dan laporan pertanggungjawaban APBKam sesuai prioritas penggunaan Dana Desa serta menyusun prosedur Operasi Standar terkait APBKam dan pelaporan penggunaan Dana Desa.
Tidak hanya itu pada tiap tahun sbelumnya juga di lakukan oleh kpala dinas dpmk /saudara azwir pPada 13-15 Desemer 2023, para Kepala Kampung dan Keuangan BPKamp dalam Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan Bimbingan Teknis Resolusi Konflik Berbasis Budaya Masyarakat Desa Persiapan Pemilu 2024 yang bertempat di Griya Hotel, Medan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Study dan Kajian Pemerintah Daerah Dharma Andalas Training Centre (LSKPD-DATC) dan setiap peserta di kenakan biaya kontribusi sebesar Rp. 3.000.000,00/orang.
Anehnya, kegiatan Bimtek acap kali dilaksanakan di luar Aceh Singkil. Padahal, apabila kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan di wilayah Aceh Singkil, tentunya akan meningkatkan penghasilan masyarakat Aceh Singkil.
Hal ini pun semakin membuat tanda tanya besar. Kenapa kegiatan Bimtek harus selalu di luar kota?. Hal lain apa yang sebenarnya dicari oleh penyelenggara mau pun peserta sehingga harus ke luar kota?
Kegiatan tersebut pun terkesan sangat dipaksakan. Betapa tidak, di saat masyarakat Aceh Singkil sedang bberduka karena tertimpa bencana banjir, para Kepala Desa dan Kepala BPKamp malah lebih mementingkan kegiatan Bimtek tersebut. Padahal para Kepala Desa di Aceh Singkil sudah berulangkali melaksanakan Bimtek.
Namun output dari Bimtek tersebut seakan tidak memberikan perubahan perbaikan yang signifikan untuk Desa di Aceh Singkil dan bahkan terkesan hanya untuk menghamburkan keuangan Desa.
DPW Alamp aksi aceh sendiri berharap dengan dilakukannya aksi pada hari senin ini dengan KPK dan KEJAGUNG RI turun ke aceh singkil agar sengkiranya dapat menghargai perjuangan tersebut dan respon cepat terhadap dugaan yang alamp aksi sampaikan.
“Menunggu hasil pemeriksaan audit terkait kegiatan bimtek selama ini yang dinahkodai oleh saudara azwir bustami selaku kepala dinas itu dan para aparatur sipil dan semangat suci negara di dinas tersebut dapat bekerja karena allah bukan mengedepankan hawa nafsu, kalaupun nantinya tidak ada perkembangan terkait aksi kami pada hari ini kita juga nantinya akan menyambung aksi lanjutan lagi di kantor KPK RI, harapan kepada pihak KPK RI jangan sungkan dan mager untuk memeriksa azwir bustami sebagai kpala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampong di kabupaten aceh singkil ini tidak hanya sekali dua kali hal ini terjadi namun hampir makanan empuk bagi kadis tersebut dikarenakan manisnya anggaran bimtek, dan pihak pemda aceh singkil juga terkesan diam dan senyum saja melihat keadaan kabupaten semakin memburuk dan di tambah ulah bimtek semata yang setiap tahunnya di laksanakan terus menerus” tutup mahmud selaku ketua DPW ALAMP AKSI provinsi aceh tersebut.(*)
