IKLAN YARA

Usulan Pemilu 2024 Diundur, Khawatir Potensi Chaos di Masyarakat

oleh -85.579 views
Usulan Pemilu 2024 Diundur, Khawatir Potensi Chaos di Masyarakat
Usulan Pemilu 2024 Diundur, Khawatir Potensi Chaos di Masyarakat (ilustrasi)
Editor: Sumardi

Oleh: Efriza, Koordinator Dialektika 2024

Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 diundur. Usulan Muhaimin sebenarnya bukan hal baru. Usulan ini sebelumnya diungkapkan oleh Bahlil Lahadalia pada bulan Januari kemarin.

Usulan Cak Imin adalah usulan usang, dengan mengatasnamakan kembali pengusaha dan pelaku usaha, serta mendasari Pandemi Covid-19.

Usulan ini jelas-jelas bentuk menuju sikap inkonstitusional. Pasal 7 UUD 1945 telah mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Perilaku yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun ini, jelas semangatnya adalah penyelenggaraan pemilu harus tetap diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan bersama yakni pada 14 Februari 2024 nanti.

Usulan yang dikemukakan oleh Muhaimin menunjukkan adanya upaya anasir politik jahat yang dihadirkan untuk membuat popularitas dan elektabilitas pemerintahan terjerembab kepada perilaku tidak mendukung demokrasi.

Ide ini bentuk gagasan buruk yang dilakukan oleh pendukung pemerintahan, potensi merapuhkan pemerintahan dari dalam dengan ide yang membenturkan
Pemerintah dengan Rakyat.

Saat ini, alasan Pandemi Covid-19 tak bisa dijadikan lagi dasar yang kuat. Sebelumnya kita telah berpengalaman Pilkada 2020 berhasil diselenggarakan dengan lancar dan baik.

Pandemi Covid- 19 memang masih mendera tetapi herd immunity masyarakat sudah menguat saat ini.

“Pilkada 2020 saat itu sangat rawan akan persoalan kesehatan, sebab herd immunity belum terbentuk, pemerintah dan partai-partai politik mala ngotot menyelenggarakan pemilu.

Bahkan, negara ini belum punya pengalaman menghadapi kenaikan puncak pandemi covid-19.

Geliat ekonomi juga tidak menguat seperti sekarang, karena dalam kondisi masa darurat penyebaran Covid-19, nyatanya Pilkada 2020 berhasil dijalankan dengan baik dan sukses,” ujar Efriza, Koordinator Dialektika 2024.

Problematika hari ini malah sebaiknya Pemerintah serius mensikapinya. Kita sedang mengalami permasalahan dalam distribusi dan juga perdagangan terkait kebutuhan pokok masyarakat.

Seperti, susahnya memperoleh minyak goreng. Terhentinya produksi pelaku usaha tempe dan tahu. Ini menunjukkan ada hubungan tak selaras antara pemerintah bekerjasama dengan pelaku usaha.

“Saat ini elektabilitas pemerintah sebenarnya stagnan. Yang terjadi minggu ini, malah ketidakberdayaan pemerintah dalam proses distribusi perdagangan, perilaku ini harus disikapi serius.

Ini alarm yang menunjukkan adanya kejenuhan pelaku pasar dengan kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah,” tegas Efriza.

Kejenuhan pelaku pasar, pengusaha, pekerja disektor industri maupun UMKM, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mengharapkan segera terjadinya proses sirkulasi kepemimpinan, bukan malah sebaiknya.

Kejenuhan ini seharusnya yang ditangkap, dan harus disikapi dengan serius, bukan malah menganggap mengundurkan pemilu adalah cara yang tepat. Jangan sampai, kita menghadapi kembali gejolak krisis, masyarakat berbicara akan kebutuhan perut yang tak dapat dipenuhi oleh pemerintah, potensi chaos dapat terjadi di tingkat masyarakat, bahkan dapat menjalar ke daerah- daerah.

Saat ini, Presiden Jokowi diharapkan lebih arif dalam menyikapi situasi. Memundurkan Pemilu sama saja membuat kepemimpinan Jokowi akan dianggap gagal.

Presiden Jokowi berdalih seperti apapun terkait alasan pemunduran Pemilu, tetap ia akan dianggap memiliki tujuan
melanggengkan kekuasaan semata.

Upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara ini adalah perilaku tidak etis, tidak demokratis.

Bahkan, Pemerintah semestinya menyadari bahwa kita masih terjebak dalam kemunduran demokrasi, yang sebaiknyanya untuk segera diakhiri.

“Kengototan Pemerintah dalam banyak kasus seperti tidak merevisi UU pemilu, pengaturan waktu kampanye, ini saja sudah menunjukkan perilaku tidak etis dari pemerintahan Jokowi dalam semangat menyelenggarakan pemilu.

Apalagi sampai memilih mengundurkan Pemilu, ini akan menyebabkan Pemerintahan Jokowi dianggap Presiden yang berhasil dalam Pembangunan Infrastruktur tetapi
gagal dalam Pembangunan Partisipasi dan Demokrasi di Indonesia,” tutup Efriza. (*)