Banten I Realitas – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Banten menilai bahwa pernyataan Gubernur Banten sangat tidak mencerminkan sebegai pemimpin daerah. Hal ini ditunjukkan saat Gubernur Banten menghindar saat menanggapi aksi unjuk rasa buruh, yang meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Sehingga beredarnya foto dan video atas aksi buruh yang masuk ke kantor Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B).
Ketua umum PW SEMMI Banten Ridho Rifaldi menilai, bahwa konflik seorang pemimpin dan rakyat itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan pasti ada.
Namun, peristiwa unjuk rasa buruh baru-baru ini menunjukan kegagalan Gubernur Banten dan seluruh timnya membangun komunikasi yang baik terhadap warga khususnya terhadap elemen buruh.
“Tekhusus aksi unjuk rasa berjilid-jilid dalam beberapa bulan terakhir ini untuk menaikkan UMP di 2022, setidaknya ada keinginan untuk mau membuka komunikasi dan menemui masa buruh” tegas Ridho Rifaldi.
Ridho menyarankan Gubernur Banten harus banyak belajar kepada pemimpin daerah lain yang bisa nyambung dan mau menemui serta membuka ruang komunikasi ketika menghadapi aksi unjuk rasa buruh.
“Masa buruh tidak akan melakukan aksi masuk ke dalam ruangan Gubernur Banten, jika pemimpinnya turun secara langsung tanpa adanya perantara, baik dari statment maupun melalui peraturan yang dibuat,” sambung Ridho.
Ridho juga menilai bahwa Statment-statment Gubernur Banten yang dikeluarkan pun mencerminkan pemimpin yang kerdil, bahwa mereka masuk pun ke dalam ruangan atas hasil bayaran pajak dari masyarakat sendiri.
“Rakyat itu cermin pemimpinnya, jadi seharusnya sebagai seorang pemimpin dan negarawan, Gubernur Banten tidak perlu bersikap arogan menghadapi persoalan ini, namun harus menggunakan pendekatan persuasif dan bangun komunikasi yang baik,” tutup Ridho. (*)
Sumber : Tipologi.com
Editor : Amanda Bunga
