IKLAN YARA

Pengalihan Kendaraan Bahan Bakar Minyak ke Listrik Pada Tahun 2040

oleh -39.489 views
Pengalihan Kendaraan Bahan Bakar Minyak ke Listrik Pada Tahun 2040
Pengalihan Kendaraan Bahan Bakar Minyak ke Listrik Pada Tahun 2040
UPDATE CORONA

Jakarta I Realitas Pemerintah Republik Indonesia berencana menyetop penjualan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin mulai tahun 2040.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyatakan, pemerintah sebenarnya belum siap sama sekali menggantikan kendaraan bahan bakar minyak (BBM) dengan listrik.

Dia menjelaskan, indikasi ketidaksiapan pemerintah untuk sementara ini yakni karena belum ada manufaktur kendaraan listrik di Indonesia, motor maupun mobil.

“Pabrik baterai baru dimulai, dan infrastruktur (kendaraan listrik) di seluruh wilayah Indonesia belum ada sama sekali,” ujarnya melalui pesan singkat, Minggu (17/10/2021).

Kemudian, lanjut Fahmy, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada 12 Agustus 2019 dinilai belum efektif.

Sebab, aturan terkait kendaraan listrik tersebut belum mampu banyak mendorong investor dalam menghasilkan mobil dan motor listrik.

“Industri juga belum siap, bahkan ada resistensi existing manufaktur terhadap mobil listrik masih sangat kuat. Apalagi harga jual mobil listrik akan lebih mahal ketimbang mobil berbahan bakar fosil,” katanya.

Selain itu, dia menambahkan, jika mobil listrik hanya menggantikan versi kendaraan berbahan bakar bensin sebagai substitusi, maka pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tidak banyak.

Menurut Fahmy, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengubah perilaku masyarakat dalam penggunaan mobil listrik.

“Sebaiknya jangan memaksakan menjadikan mobil listrik sebagai substitusi mobil berbahan bakar fosil, lebih baik keduanya merupakan pelengkap satu sama lain. Serahkan kepada konsumen untuk memilihnya,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah Indonesia memasang target 25 persen mobil yang dijual pada 2025 merupakan battery electric vehicle (BEV) alias mobil listrik.

Target ambisius tersebut tentu akan mengubah struktur industri otomotif nasional, mulai dari pemanufaktur, pemasok komponen, hingga konsumen, di mana perubahan mobil dari mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) ke BEV dinilai sangat radikal.

Pengamat Otomotif Yannes Martinus Pasaribu, melihat selain membuat industri manufaktur akan terganggu, perubahan menuju elektrifikasi saat ini masih hanya sekadar wacana politis.

“Era elektrifikasi ini masih sebatas wacana politis dan normatif saja. Sekarang, masyarakat belum kenal emisi nol karbon. Lalu, konsumen saat ini tertarik mobil listrik dari sisi hi-tech saja, bukan pada sisi kontruksi engineering. Belum ada standarisasi baterai dan kegamangan lain adalah harga yang terlalu tinggi masih menjadi problem,” tutur Yannes.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut diperlukan transisi alami dari ICE ke BEV, seperti halnya pergeseran dari transmisi manual ke otomatis.

Hal ini untuk menghindari dampak negatif perubahan struktur industri otomotif yang terjadi secara tiba-tiba.

Harga BEV saat ini terlalu mahal atau rata-rata harga mobil listrik saat ini mencapai Rp 600 juta. Sedangkan daya beli masyarakat Indonesia untuk mobil masih di bawah Rp 300 juta.

Artinya, ada selisih Rp 300 juta yang harus dipersempit untuk mendongkrak penjualan BEV.

Dari sisi industri komponen, perubahan dari ICE akan BEV akan mendisrupsi 47 persen perusahaan. Pilihan mereka ada dua, tutup atau beralih membuat komponen-komponen BEV.

Namun, membuat komponen membutuhkan investasi baru dan juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Itu sebabnya, industri komponen lebih memilih transisi dari ICE ke mobil hibrida atau (hybrid elecric vehicle/HEV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sebelum masuk BEV.

Masa transisi ini dapat dimanfaatkan industri komponen untuk membangun kompetensi.

Ketua V Gaikindo Shodiq Wicaksono, menyampaikan Indonesia membutuhkan mobil listrik, seiring terus menurunnya pasokan bahan bakar fosil.

Kemudian, BEV bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi EV. Mobil listrik juga bisa menurunkan emisi gas buang.

Akan tetapi, Shodiq melihat ada sejumlah tantangan yang dihadapi dengan mengembangkan BEV.

Pertama, harga BEV masih mahal, yakni Rp 600 jutaan, sedangkan daya beli konsumen masih di bawah Rp 300 juta.

Alhasil, penetrasi pasar kendaraan listrik di Indonesia masih relatif rendah, belum mencapai 1 persen dari total pasar.

Berdasarkan data Gaikindo, per September 2021, penjualan BEV mencapai 611 unit, hanya 0,1 persen dari total pasar, sedangkan PHEV 44 unit. Adapun penjualan HEV mencapai 1.737 unit atau 0,3 persen.

“PDB per-kapita Indonesia saat ini masih di kisaran 4.000 dolar AS, sehingga daya beli masyarakat untuk mobil masih di bawah Rp 300 juta,” kata Shodiq.

Tantangan lain, Shodiq Wicaksono melanjutkan, infrastruktur pengecasan baterai EV masih terbatas.

Adapun dari sisi industri, mobil listrik yang dipasarkan saat ini masih diimpor dalam keadaan utuh, belum dirakit atau dibuat di Indonesia.

Kemudian, kata dia, industri komponen utama baterai masih dalam proses pembangunan diperkirakan baru mulai berproduksi pada tahun 2024.

Kesiapan masyarakat atau konsumen untuk mengadopsi kendaraan dengan teknologi baru ini.

“Nilai jual kembali BEV juga menjadi tantangan, selain harga baterai masih mahal, yakni 40-60 persen dari harga kendaraan listrik. Selanjutnya, terwujudnya BEV perlu terintegrasi dengan eco industry, penelitian dan pengembangan, serta industri komponen pendukung,” imbuh Shodiq.

Seiring dengan itu, dia menyatakan, perlu adanya transisi teknologi untuk mengurangi dampak perubahan struktur industri sebelum terjadi industrialisasi komponen BEV, seperti baterai, PCU/inverter dan lain-lain.

Tujuannya agar BEV dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja baru.

“Saya lihat pengalihan teknologi kendaraan berbasis motor ke kendaraan listrik sebaiknya berjalan secara alami. Hal penting adalah tingkat permintaan pasar yang tepat sangat penting untuk mencapai skala ekonomi,” jelasnya.

Pada prinsipnya, dia menyatakan, industri otomotif mendukung penuh BEV. Namun, ini membutuhkan transisi teknologi.

Sebab, ketika teknologi berubah dari mesin ICE ke motor listrik, komponen berubah. Itu sebabnya, semua pihak harus mengurangi dampak negatif ini ke industri, terutama pemasok komponen.

Pada titik ini, Shodiq menyatakan, transisi alami perlu berjalan mulus, sehingga tidak ada yang dirugikan. Hal ini terjadi saat pergeseran transmisi manual ke otomotif.

“Yang penting, semua bisa terakomodasi dengan baik,” imbuhnya.

Disrupsi

Ketua Umum Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hamdhani Dzulkarnaen Salim, menyampaikan sebanyak 47 persen anggota GIAMM akan terdisrupsi dari transisi ICE ke BEV.

Komponen yang hilang di BEV adalah mesin, pelumas, termasuk tangki bensin dan knalpot, sedangkan komponen perlu penyesuaian di BEV adalah rem, elektronik, drivetrain, AC dan kompresor.

Adapun komponen baru di BEV, kata Hamdhani, yakni battery pack, inverter, motor, DC converter dan charger.

Sementara itu, komponen ICE yang masih digunakan di BEV adalah roda dan ban, setir, suspensi, aki, sasis dan bodi, interior dan eksterior, serta lampu.

Saat ini, total anggota GIAMM mencapai 240 perusahaan, baik pemasok mobil dan motor.

Itu sebabnya, pengembangan ICE ke BEV membutuhkan transisi dan melalui sejumlah tahapan. Ketimbang langsung ke BEV, industri mobil ICE bisa masuk ke HEV dan PHEV terlebih dahulu.

“Ini bukan berarti kami pro ke merek-merek tertentu. Sebab, masa transisi ini dibutuhkan agar kami punya waktu untuk membangun kompetensi. Kalau langsung ke BEC, waktunya sangat terbatas,” tegas Hamdhani.

Di era elektrifikasi, dibutuhkan kompetensi di kimia, elektronik dan material, sedangkan era ICE lebih ke mekanis dan mesin.

Isu otomotif saat ini adalah konektivitas, otonom, sharing ride dan elektrifikasi, yang membutuhkan kompetensi teknologi informasi, elektronik, serta kontrol.

“Pertanyaannya, apakah kita siap? Kita bisa siap atau tidak, tergantung banyak hal. Intinya, kami akan berusaha, karena ini masalah hidup dan mati. Waktu tidak berulang lagi. Kami berusaha diversifikasi, mencari mitra yang menopang teknologi kompetensi untuk era elektrifikasi. Ini sangat menantang bagi kita,” ucap Hamdhani.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sony Sulaksono mengatakan era kendaraan listrik di Indonesia sudah di depan mata.

Namun masalah yang muncul masih cukup banyak, seperti ketersediaan infrastruktur pendukung, serta harga mobil listrik yang masih terbilang mahal.

Dibutuhkan strategi untuk menekan harga ini salah satunya ialah dengan memberikan subsidi berupa insentif, baik diberikan ke pembeli maupun manufaktur, seperti PPnBM nol persen.

Kemudian privilege untuk mereka yang memakai mobil listrik tidak akan terkena ganjil genap.

Selanjutnya juga tidak dikenakan pajak daerah, seperti di Jakarta yang sudah nol persen.

“Inilah cara kita untuk mendekatkan harga mobil listrik ke harga yang disukai masyarakat,” tutur Sony.

Sebagai informasi, konsumen Indonesia lebih menyukai harga mobil di rentang Rp 200 juta – Rp 300 jutaan.

Sementara mobil listrik yang saat ini dijual di dalam negeri masih terbilang tinggi, dengan harga sekitar Rp 600 jutaan.

Untuk mendapatkan harga mobil listrik yang ideal bagi masyarakat, Kemenperin juga mendorong pembangunan pabrik baterai dan produksi mobil listrik di Indonesia.

Tak hanya itu, untuk mendapatkan harga mobil listrik yang sesuai market Indonesia, Kemenperin meminta para APM untuk membuat city car listrik.

“Kemudian kami mendorong beberapa APM untuk memprodukdi city car, apalagi di luar itu banyak pabrikan yang sudah memproduksi mobil-mobil listrik kecil yang harganya sekitar Rp 100 jutaan, jadi mungkin ini juga bisa menarik bagi konsumen di Indonesia. Namun harus tetap ada dukungan dari infrastrukturnya, agar tidak numpuk seperti kasus di Perancis. Makanya kita bikin roadmap sampai ke ranah recycle,” jelas Sony. (*)

Source: Trb