IKLAN YARA

Tim Kuasa Hukum SPPD Kelebihan Bayar Angkat Bicara

oleh -226.489 views
Tim Kuasa Hukum SPPD Kelebihan Bayar Angkat Bicara
UPDATE CORONA

Simeulue I Realitas – Bahwa kami Advokat pada kantor Hukum Sri Falmen Siregar, SH & Partner telah di tunjuk oleh 13 (tiga belas) anggota DPRK Simeulue yang menjabat tahun 2014-2019 dan saat ini sedang dalam tahap wawancara oleh Kejari Simeulue terkait Kelebihan Bayar SPPD tahun 2019.(28/09/2021)

Sebelumnya kami tidak pernah membuat/memberikan keterangan di media masa maupun media sosial berkaitan dengan perkembangan masalah Kelebihan bayar SPPD tahun 2019 karena menghargai Proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Simeulue sekaligus menjaga hak kerahasiaan klien kami.

Kami memiliki Pandangan hukum berbeda, terkait bagi sebagian orang yang menyatakan, bahwa SPPD para Klien kami fiktif.

Kami mengacu kepada Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ada juga pengaturan secara teknis dalam Permendagri nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Kelebihan SPPD dalam kasus ini adalah masih ranah Administrasi.

BACA JUGA :   Dua Anak Yatim Dijemput Acheh Future Dan di Antarkan ke Dayah

Terlebih lagi, klien kami sebagian besar sudah mengembalikan kelebihan bayar tersebut bahkan lebih besar dari yang dicantumkan dalam LHP BPK RI
Hukum di Indonesia ini bukan hanya pidana saja, tetapi ada hukum administrasi, hukum perdata dan bahkan hukum yang lebih khusus seperti hukum bisnis.

Hukum Pidana di Indonesia adalah Ultimum remedium, yang artinya adalah upaya hukum terakhir setelah hukum Perdata atau administrasi tidak mampu menyelesaikan. Dalam hal ini Klien kami sudah mengembalikan kelebihan bayar tersebut.

Apabila dipaksakan peristiwa Administrasi atau peristiwa perdata menjadi Pidana, maka hal ini akan menjadi isu nasional dan berpengaruh pulah terhadap hukum nasional kita. Perlu perhatian dari setidaknya wakil-wakil kita juga di Komisi III DPR RI untuk melihat masalah ini.

Sampai saat ini klien kami tidak berstatus Tersangka, sehingga sah-sah saja mengembalikan kerugian negara secara administratif maupun perdata.
Saat ini kami sedang melakukan upaya Administratif dan upaya hukum perdata sesuai hak yang dilindungi diberikan hukum.

Bukan hanya klien kami saja yang tersurat dalam LHP ada banyak nama lagi. Kalau memang “harus ada pengaduan” agar pihak lain yang terlibat juga ikut di proses, maka dalam waktu dekat akan kami buat pengaduan.

Kami menduga ada kriminalisasi terhadap klien kami berkaitan dengan jabatan, dan kepentingan sebagai pejabat Politik.

Saat ini ada yang mengaku “advokat muda” ikut campur ngoceh di media massa berkaitan dengan kelebihan bayar ini.

Apabila dia berbicara dalam kapasitasnya sebagai Advokat, maka perlu di jelaskan mewakili siapa dia bicara?

Mengingat dalam UU advokat, Advokat itu berbicara mewakili kliennya. Bukan atas nama pribadi. “kalau tidak ada surat kuasamu, gak usah kau bicara sebagai advokat seakan mewakili seseorang”, urusi urusan klien mu saja.

BACA JUGA :   Warga Sungai Pauh Antusias Ikuti Vaksin

Cukup sebagai Pengamat Hukum ataupun sebagai orang Politik, mewakili partai mu atau mewakili lembagamu. Niatmu baik agar hukum berjalan. Tapi justru pernyataan mu ini menurut kami seperti mendesak Kejaksaan Negeri Simeulu.

Kami sampai saat ini tidak pernah bertemu Kejari Simeulue.

Sehingga kami yakin sampai saat ini Kejari Simeulue telah bekerja sangat profesional, hati-hati, dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari manapun (bila ada). Dan tidak sembarangan menetapkan tersangka kepada seseorang.

Biarlah ini jadi pembelajaran bagi advokat muda itu. Ke depan kami berharap perkara ini semakin terang. Dan masalah kelebihan bayar ini cepat selesai. (Zulfadli)