IKLAN YARA

Kejari Kotim Peti Eskan Kasus Korupsi Jembatan Pamalian

oleh -77.489 views
Kejari Kotim Peti Eskan Kasus Korupsi Jembatan Pamalian
UPDATE CORONA

SAMPIT | Realitas – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kotim, terkesan bungkam dan mengabaikan konfirmasi berita tertulis dari wartawan media ini sejak tanggal 27 Agustus 2021 hingga sekarang belum juga ada jawaban.

Dalam surat konfirmasi itu wartawan ini mempertanyakan kembali kelanjutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berpotensi merugikan keuangan negara, sampai dimana penanganan kasusnya belum jelas.

Menyikapi kasus ini Riduansyah, S.H., seorang Advokat aktif di Kota Sampit, yang masih menekuni dunia jurnalis (wartawan senior) ini angkat bicara. “Wajar saja menurut saya apa yang dilakukan rekan saya dari media yang menyurati Kepala Kejaksaan untuk mempertanyakan kasus ini secara tertulis,” ujar Riduansyah.

“Pasalnya, penyidik dari Kejaksaan Negeri Kotim sendiri, sudah satu tahun lamanya meningkatkan kasus dugaan korupsi ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan, tepatnya pada tanggal 2 September 2020, namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan kasusnya,” katanya.

“Dengan demikian wajar saja saya menduga Kejari Kotim peti eskan kasus ini,” tegas Riduannsyah.

BACA JUGA :   Fraksi Golkar: Menilai Perlu Adanya Regulasi Standarisasi Mengatur Bangunan Pemerintah

Lanjut Riduan, untuk diketahui bahwa publik juga mempertanyakan kasus ini, rumor yang berkembang dengan liar di masyarakat bahwa kasus ini diduga ada permainan antara oknum jaksa dengan calon tersangkanya, sehingga kasus ini semacam sudah di peti eskan begitu saja oleh jaksa.

Ada apa dengan jaksa ini.? Kenapa jaksa belum juga menetapkan tersangkanya.? Ada permainan apa sesungguhnya antara jaksa dengan calon tersangka ini?. Kenapa jaksa terlalu gegabah menaikan statusnya menjadi penyidikan, toh hingga saat ini belum juga ada tersangkanya?.

Bukankah menurut ketentuan yang ada jika kasus ini sudah dinyatakan naik dari proses penyelidikan ke penyidikan berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.

Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana itu sendiri.

Publik semakin penasaran dengan penanganan kasus ini yang dinilai janggal, sementara calon tersangka masih berkeliaran dengan bebas dan berlenggang kangkung diluar sana, seakan-akan tidak bermasalah dan kebal hukum.

BACA JUGA :   Juliansyah: Harus Ada Perencanaan Pulihkan Ekonomi di Tahun 2022

”Wajar saja publik menduga bahwa antara jaksa dan calon tersangka bermain mata untuk berupaya guna menutupi dan menghentikan kasus ini dengan mengelabui publik dengan berbagai modus operandi,” cetusnya.

Sekedar mengingatkan kembali bahwa kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara ini sebelum jaksa meningkatkan kasusnya dari tingkat penyelidikan ketingkat penyidikan, pihak penyidik telah memanggil, Kepala Desa Pamalian M. Arsyad, Kontraktor pelaksana pekerjaan Eko, Sekdes Sukriansyah.

Kemudian Sunardi Kasi Kesejahteraan dan Keamanan di Kecamatan Kota Besi, Suryadi konsultan perencanaan dalam proyek tersebut, Rahmad Saleh Bendahara Desa Pamalian dan Septian Primandi direktur CV Haditraya Jaya, untuk dimintai keterangan.

Guna meyakinkan kebenaran kasus ini, pihak kejaksaanpun juga turun kelapangan cek lokasi dengan membawa tim Ahli teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Timur, guna menghitung berapa kerugian negara yang ditemukan.

Beberapa media lokal, nasional, baik cetak, maupun media online sudah memberitakan kasus ini, yang mana penyidik dari kejaksaan telah menyampaikan bahwa kasus ini sudah ditingkatkan ke tingkat penyidikan, tinggal menetapkan siapa saja yang menjadi tersangkanya.

BACA JUGA :   Kurniawan: Reshuffle Pejabat Diharapkan Percepat Pembangunan di Kotim

Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur melalui Kasi Pidana Khusus, Jhon Key mengatakan ahli turun merupakan lanjutan dari tingkat penyidikan beberapa waktu lalu.

“Kalau lalu kita sudah periksa para saksi dan kini kita lanjut cek lapangan,” ucap Jhon, Minggu, 4 Oktober 2020 kepada media borneonews.

Pengecekan itu menurunkan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotim, melalui ahli itu akan dihitung berapa kerugian negara yang didapat dalam kasus itu.

“Kita tunggu hasil dari ahli nantinya, untuk melengkapi perkara ini, dan diketahui berapa nanti kerugian negaranya,” tegasnya.

Proyek jembatan tersebut dikerjakan pada September 2019 lalu dan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

Belum rampung jembatan itu bermasalah lantaran sempat tidak difungsikan dan kondisi jembatan tersebut miring.

Jembatan itu dikerjakan menggunakan keuangan desa dan dikerjakan oleh pihak ketiga dan tidak melalui swakelola, di mana anggaran jembatan itu sebesar Rp665 juta kasus ini ditingkatkan penyidik kejaksaan dari penyelidikan ke penyidikan sejak Rabu, 2 September 2020. [Misnato]