IKLAN YARA

Tokoh Pengamat Kebijakan Publik di Kota Sampit Dukung Perda Prokes

oleh -70.489 views
Tokoh Pengamat Kebijakan Publik di Kota Sampit Dukung Perda Prokes
UPDATE CORONA

Sampit | Realitas – Muhammad Gumarang salah seorang tokoh pengamat kebijakan publik di Kota Sampit telah mendukung Perda Prokes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Prokes yang telah ditanda tangani oleh Gubernur Kalteng.

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan ini bahwa, Ia mengatakan pada Kamis, 19 Agustus 2021 lalu Gubenur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran telah menandatangani Perda Kabupaten Kotim No 3 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan, dalam rangka penanganan pencegahan penularan covid-19 di Kotim.

Perda nomor 3 tahun 2021 tersebut merupakan peningkatan status yang sebelumnya berupa Peraturan Bupati Kotim nomor 29 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan.

Dikatakan Gumarang bahwa dengan keberadaan Perda nomor 3 tahun 2021 tersebut merupakan langkah dinamis atau langkah maju daerah untuk melakukan upaya penanganan pencegahan Covid-19 yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat.

“Melalui penggunaan pendekatan regulasi yang menyangkut aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bentuk hadirnya pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan jiwa masyarakat melalui Perda tersebut, karena keselamatan jiwa masyarakat lebih diutamakan menurut konstitusi dan perundang undangan,” ujarnya.

BACA JUGA :   Restorasi Gambut Berjalan Baik Di Riau, BRGM RI Berikan Sosialisasi Rehabilitasi Mangrove

Kepada masyarakat Ia mengimbau agar mematuhi dengan adanya Perda Prokes tersebut, karena keberadaan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan maksud dan tujuannya pada hakikatnya adalah bagian dari tanggung jawab Pemerintah.

Melalui pendekatan sistem Ketatanegaraan yang ada untuk menjaga keselamatan masyarakatnya dari penularan wabah covid-19 yang sangat membahayakan keselamatan jiwa masyarakat.

Perda No.3 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan tersebut sifatnya situasional, artinya berlaku pada saat pandemi covid-19 khususnya di Kotim.

“Bila masih dianggap pemerintah daerah membahayakan maka Perda tersebut masih diperlukan, tapi kalau dipandang bahwa covid-19 tidak membahayakan lagi maka jelas Perda tersebut akan dicabut,” katanya.

Lanjutnya, agar berjalan efektif diharapkan pemerintah daerah bekerja sama dan/atau dibantu oleh lembaga lainnya seperti TNI, Polri, Lembaga Keagamaan, Pers (Media Pemberitaan), Badan Swasta, Lembaga Adat, dan badan atau lembaga lainnya dalam rangka mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat Bumi Habaring Hurung nantinya.

BACA JUGA :   Kapolresta Pimpin Apel gelar Operasi Patuh lancang Kuning 2021 di Mako Polresta Pekanbaru

Peraturan Daerah merupakan struktur perundang undangan terendah dalam sistim Ketatanegaraan yang kita anut, menurut jenis dan hierarkinya dengan otamatis menganut teori asas fiksi.

Artinya hukum beranggapan bahwa semua masyarakat dan/atau setiap orang dianggap tahu ketika peraturan perundang undangan yang telah di undangkan ( Presumption uires de uire), dan sifatnya mengikat dan tidak bisa melepaskan, membebaskan, memaafkan seseorang dari tuntutan hukum.

Perda tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Kotawaringin Timur tanpa kecuali dan/atau termasuk orang orang yang berdomisili atau bertempat tinggal diluar wilayah administratif Kotim.

Namun melakukan kunjungan atau masuk ke wilayah kotim termasuk yang tidak terkecuali. Tak kalah penting lainnya yakni sosialisasi Perda. Jangan diremehkan atau di gampangkan.

BACA JUGA :   Jokowi Resmikan Pabrik Baja dan Tinjau Vaksinasi di Banten

Karena sangat diperlukan apalagi kondisi sosial ekonomi dan geografis wilayah kotim sangat menentukan terhadap efektifnya Perda tersebut, sehingga diharapkan menghasilkan penanganan terhadap pencegahan penularan Covid-19 secara maksimal atau berjalan efektif.

“Sosialisasi adalah bagian dari pelaksanaan Peraturan Perundang -undangan yang harus dilaksanakan, sekalipun menganut teori asas fiksi,”terangnya.

Disarankan DPRD Kotim untuk aktif melakukan tugas dan fungsinya terhadap jalannya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan tersebut karena bagian tanggung jawab yang tak terpisahkan terhadap lahirnya dan keberadaan Perda tersebut dan agar Perda berjalan efektif.

Sehingga tidak membuat regulasi sia sia, yang berdampak terhadap pemborosan keuangan daerah saja.

“Jadi, dewan (DPRD) tidak boleh membiarkan Pemerintah Daerah Kotim berjalan sendiri, tapi tetap ikut sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya,”pungkasnya. (Misnato)