IKLAN YARA

10 Mantan Anggota DPRD Jambi Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap ‘Ketok Palu’ RAPBD Jambi 2017

oleh -42.489 views
UPDATE CORONA

Jakarta I Realitas – KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 10 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengesahan atau ‘ketok palu’ RAPBD Jambi 2017.

Kasus ini sudah menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

“Pemeriksaan saksi dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018, dengan tersangka FR (Fakhrurozi) dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Ali mengatakan ke 10 saksi tersebut di antaranya Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston dan dua Wakil Ketua DPRD yaitu Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

BACA JUGA :   Bentrokan Eks Karyawan, Humas PT PEU Lakukan Klarifikasi

Kemudian saksi selanjutnya yakni mantan Anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yaitu Sufardi Nurzain, Nurani Cekman, Tadjudin Hasan, Parlagatun Nasution, Elhelwi, Gusrizal dan Supriyono.

Mereka adalah pimpinan dan anggota DPRD Jambi yang menjadi terpidana dalam kasus dugaan suap terkait kasus ini. Ke-10 saksi tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Jambi, Fahrurrozi.

BACA JUGA :   Polsek Lobalain, Selidiki Kasus Aset Wakaf di Masjid Metina dan Ba’a

Selanjutnya, Ali mengatakan pemeriksaan terhadap mereka akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka, 12 orang di antaranya sudah diproses hingga persidangan.

Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Terbaru, ada 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Kedua belas anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

BACA JUGA :   2 DPO Teroris Poso Berhasil Ditangkap Satu Ali Kalora Tewas di Tembak

Para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang.

Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar.

KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang. (*)

Sumber: (Dtc)