75 Pegawai KPK Diduga Jadi Target Untuk Disingkirkan, Ini Klasternya

oleh -71.489 views
KPK

IDUL FITRI

Jakarta | Realitas – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai peralihan pegawai menjadi aparat sipil negara (ASN).

Hal ini dinilai hanya sebagai alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang memang sudah menjadi incaran pihak yang berkepentingan.

REALITAS TV

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dari total 75 pegawai itu pun, Tri Artining Putri atau yang akrab disapa Puput itu menyakini bila dirinya memang sengaja sudah menjadi incaran untuk disingkaikan.

Argumen itu semakin diyakini, setelah adanya hasil diskusi yang menemukan adanya klaster yang kerap diwaspadai pimpinan KPK.

“Klaster itu sebenarnya analisis kami aja. Karena kan kami meyakini TWK ini adalah alat dan Cak Harun udah diliatin emang ada sejumlah nama yang dianggap berbahaya sama Firli (Ketua KPK),” kata Puput saat dihubungi, dikutif dari merdeka.com, Senin (7/6/2021).

Apa yang dimaksud Puput, yaitu terkait pernyataan penyidik KPK Harun Al Rasyid yang dijuluki si raja ott (operasi tangkap tangan). Yang kala itu diketahui namanya diduga telah menjadi orang yang diwaspadai Ketua KPK Firli Bahuri.

BACA JUGA :   13 Terduga Teroris Ditangkap di Riau Kelompok JI

“Nyambung jadinya (antara target yang diwaspadai dengan klaster),” ujar Puput.

Oleh sebab itu, Puput menyebut jika klaster yang dimaksud memang menjadi target untuk disingkirkan yaitu wadah pegawai (KPK) dimana kala itu menjadi pihak meneken petisi terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan KPK.

Klaster kedua yaitu para penyidik yang turut menangani perkara-perkara kelas kakap hingga klaster ketiga yaitu pegawai yang kerap mengkritik kebijakan Pimpinan KPK.

Namun dari ketiga klaster yang disebut, terdapat klaster yang diduga sengaja ditempatkan sebagai pemecah dari klaster dimaksud.

“Karena ada pegawai yang kagak pernah ngapa-ngapain dan soal perlawanan dan anaknya baik banget nurut kaga macem, kena juga,” ujar Puput.

Puput pun menjelaskan adanya klaster yang disebut hanya pengabur itu memang sengaja dibuat hanya untuk membangun persepsi jika para pegawai yang dinonaktifkan itu berdasarkan hasil TWK bukan karena sudah ditarget sebelumnya.

BACA JUGA :   Seknas Jokowi Minta Kasus Ulang Tahun Khofifah Diusut Tuntas

“Ya supaya keliatannya emang itu emang hasil TWK, bukan ngincer orang tertentu,” bebernya.

Kecurigaan Puput semakin kuat dengan adanya ruangan nomor 2 yang jadi penempatan wawancara para pegawai yang tidak lolos TWK. Sehingga dia menduga jika TWK ini seperti sudah dikondisikan.

“Ruang dua ini pewawancaranya dua, kan jadi kaya udah ada pengkondisian dong sebelum tes. Padahal ruang lain hanya satu (pewancaranya),” sebut Puput.

Puput menyebut selain dirinya yang menjalani tes di ruangan nomor dua, terdapat para pegawai yang senasib dengannya, seperti Novel Baswedan, Aulia Postiera, Giri Suprapdiono, hingga Sujanarko.

Namun demikian, Puput mengaku tak ingat nama-nama pegawai lainnya, karena berkas yang sudah disiapkan tersebut telah dihilangkan.

Hal itu diduga dilakukan untuk menghindari potensi peretasan kepada para pegawai KPK yang dinonaktifkan sekarang.

“Kami rutin clear chat karena kan selalu ada potensi peretasan,” ujarnya.

BACA JUGA :   Koramil 03/Bulu, Polsek Bulu dan Satpol PP Kec. Bulu, Terus Giatkan Himbaun 5M

Terkait permasalahan ini Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, tak ada kaitan dirinya dengan hasil tes 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

Firli membantah tudingan dirinya menargetkan agar 75 pegawai KPK tidak diluluskan TWK.

“Enggak ada kaitannya, orang lulus enggak lulus itu karena dia sendiri. Prosesnya sudah berjalan tidak ada,” kata Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/6/2021) yang lalu.

Firli menyebut dirinya tak ada kepentingan terkait hasil tes kelulusan TWK para anak buahnya.

“Apa kepentingan saya membuat list orang,” ucap Firli.

Seluruh pegawai KPK, menurut Firli, memiliki hak yang sama untuk ikut seleksi TWK sebagai bagian alih status menjadi ASN.

“Seluruh pimpinan KPK, pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikuti tes seleksi wawasan kebangsaan, hasilnya seperti itu,” pungkas Firli. (Misnato)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas