Terkait Kasus Lahan PT KAI, Mantan Walkota Medan Divonis Bebas di PK MA

oleh -105.489 views
Ilustrasi

IDUL FITRI

Medan I Realitas – Mahkamah Agung (MA) RI disebut mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Wali Kota Medan periode 2010-2015 Rahudman Harahap dalam kasus korupsi pengalihan hak atas tanah PT KAI menjadi hak pengelolaan tanah Pemda Tingkat II Medan.

Rahudman Harahap dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus tersebut dan segera dibebaskan dari Lapas Tanjung Gusta Medan.

REALITAS TV

“Kami memang menerima email dari MA terkait kutipan putusan PK yang menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga harus dibebaskan,” kata Kepala Lapas Klas I Medan Erwedi Supriyatno kepada awak media, Senin (31/5/2021).

BACA JUGA :   LPLA: Penetapan Pemenang Gedung Puskesmas Rp 5.8 M Menyalahi Aturan

Putusan PK tersebut juga memerintahkan Jaksa untuk segera melaksanakan putusan hakim. Karena itu, tambah Erwedi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait eksekusi putusan itu.

“Kami sudah sampaikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat soal itu. Jadi kami minta tolong ke Kejari Medan untuk difasilitasi agar memberitahukan ke Kejari Jakarta Pusat. Nanti Kejaksaan yang melakukan eksekusi pelaksanaan putusan itu,” bebernya.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung RI sebelumnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pengalihan hak atas tanah PT KAI menjadi hak pengelolaan tanah Pemda Tingkat II Medan.

Ketiganya antara lain Rahudman Harahap selaku Wali Kota Medan periode 2010-2015, Abdillah selaku Wali Kota Medan 2000-2008 dan Handoko Lie selaku Direktur Utama PT Agra Citra Karisma (ACK).

Ketiganya diduga mengalihkan lahan perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT. KAI) seluas 7,3 hektare menjadi hak pengelolaan tanah Pemda Tingkat II Medan.

Selain itu, mereka juga dinilai melakukan tindak pidana penerbitan hak guna bangunan atas lahan tersebut tahun 1994, pengalihan hak guna bangunan (HGB) tahun 2004 dan perpanjangan hak guna bangunan tahun 2011.

BACA JUGA :   Badan Publik Sabang Diminta Wajib Buka Akses Informasi Publik Kepada Masyarakat

Kemudian, Handoko Lie membangun rumah sakit, hotel serta mal Center Poin di atas lahan tersebut. Padahal, lahan tersebut akan digunakan PT KAI untuk lokasi pembangunan 288 rumah karyawan.

Namun, Pemko Medan malah memberikan HGB kepada PT ACK. Sehingga, kewajiban pembangunan rumah karyawan PT KAI menjadi terbengkalai.

UPDATE CORONA