Kembali Ditangkap, Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Gugat KPK

oleh -113.489 views
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip bebas pada awal Mei 2021 setelah menjalani masa pemidanaan untuk kasus korupsi pasar.

Tapi, belum lama keluar, Sri ditangkap lagi oleh KPK untuk kasus korupsi jalan. Atas hal itu, Sri tidak terima dan menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Berikut petitum Sri dalam gugatan praperadilan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Kamis (6/5/2021) :

BACA JUGA :   PPKM Kembali Diperpanjang, SAH !! Ini Aturannya SAH..!!

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON (Sri-red) untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tindakan TERMOHON (KPK-red) yang menangkap dan menahan PEMOHON karena adanya dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karenanya, perintah penangkapan dan penahanan a quotidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

BACA JUGA :   Kapolri Jenderal Listyo Tunjuk Kapolda Aceh Jadi AS SDM Kapolri

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melepaskan dan membebaskan PEMOHON dari Rutan KPK/TERMOHON karena TERMOHON telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia in casuhak asasi PEMOHON.

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON.

BACA JUGA :   Pelaku Penyira Air Keras ke Wartawan di Sumut Ditangkap Polisi

5. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik PEMOHON;

6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon.

7. Atau – Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 51/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL dan didaftarkan pada Rabu (5/5) kemarin. (*)

Sumber: Dtc

UPDATE CORONA