YARA Minta Bupati Aceh Singkil Melaksanakan Putusan PT. TUN

oleh -193.489 views
YARA
Keterangan Foto: KAYA ALIM, SH. Advokasi Rakyat Aceh (YARA) saat menyampaikan penjelasan pada kompresi Pers di Kumala Cape Rimo Gunung Meriah.

IDUL FITRI

Aceh Singkil | Realitas – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam-Aceh Singkil meminta Bupati Aceh Singkil Untuk melaksakan pututusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor Perkara : 17/G/2020/PTUN. BNA jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara : 222/B/2020/PT. TUN MDN.

Hal itu dikatakan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kaya Alim, S.H. Kuasa khusus Sah bertindak untuk dan atas nama Mewakili Kliennya, Asriaman Zega penggugat dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam komprensi pers nya Kamis, (8/4/2021) di Kumala Cape Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil mengatakan.

REALITAS TV

Sehubungan dengan tindakan Bupati Aceh Singkil yang mengeluarkan Objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor :339 tahun 2019, ditetapkan tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil khusus lampiran Nomor urut 2 atas nama Meidisin Zai sebagai Keuchik/Kepala Kampong Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memberikan Putusan dalam Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN. BNA. Antara PENGGUGAT (Asriaman Zai) melawan Tergugat (Bupati Aceh Singkil), Putusan telah diucapkan dalam Musawarah Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 dan di sampaikan melalui akun e-court masing-masing Pihak. Adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 339 tahun 2019, Tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil khusus lampiran Nomor urut 2 Keuchik yang terpilih yang diangkat di Kampung Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Meidisin zai;

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 339 tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil khusus lampiran Nomor urut 2 Keuchik yang terpilih yang diangkat di Kampung Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Meidisin zai;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 558.000;- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas Putausan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut Bupati Aceh Singkil (Tergugat) melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mendan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa Perkara tersebut dalam Perkara nomor; 222/B/2020/PT. TUN MDN. telah Memberikan Putusan Tertanggal 10 Desember 2020. Amar Putusannya yang memenyatakan: Menerima permohonan banding dari tergugat/pembandig;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/G/2020/PTUN. BNA. Tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohon Banding;
Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut tidak dilakukan upaya hukum maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Perkara nomor: 17/G/2020/PTUN. BNA. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Perkara nomor; 222/B/2020/PT. TUN MDN pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka seharusnya Bupati Aceh Singkil melaksanakan, mematuhui Putusan Pengadilan tersebut untuk seluruhnya secara serta merta;

Akan tetapi Bupati Aceh Singkil tidak melaksanakan, tidak mematuhi Putusan Pengadilan tersebut walau sudah diberitahukan secara patut melalui Kabag Hukum malah adalah salah satu media yang menurut kami sengaja membuat berita tandingan atas berita yang dikeluarkan media serambi indonesia tentang pemilihan ulang di Desa Ujung Sialit dan media tandingan Tersebut sengaja tidak memuat Desa Ujung Sialait mengadakan Pemilihan Ulang sehingga dengan pemberitaan tersebut menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa tindakan Bupati Aceh Singkil tidak melaksanakan, tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut jelas-jelas tidak menunjukan Pemerintahan yang baik dan taat hukum.

Dan tindakan tersebut dapat merugikan Keuangan Negara karena membiarkan kepala Desa yang telah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenagn sebagaimana yang dimaksuda Undang –Unadang No. 51 tahun 2009 pasal 115 ayat (2) “apa bila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (9) huruf a, Keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”, sebab setelah keluar Putusan PT. TUN Medan pihak perwakilan dari Bupati sudah mendatangi pihak Kepaniteraan PTUN Banda Aceh mempertanyakan tentang amar Putusan yang tidak memuat tentang pemilihan ulang selain itu Bupati Aceh Singkil juga telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap penggugat (Asriaman zega).

Oleh karena itu kami selaku kuasa hukum Penggugat atas nama Asriaman Zega meminta supaya Bupati Aceh Singkil secara serta merta mematuhui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan menjalankan segala perintah Putusan tersebut baik yang di tuangkan di dalam pertimbangan Putusan maupun yang ada di dalam Amar Putusan. Tegas Kaya Alim. (Rostani)

UPDATE CORONA