Tanpa Prosedur, Disdik Pelalawan Keluarkan Surat Rekomendasikan Cerai Guru PNS

oleh -119.489 views
Tanpa Prosedur
Teks Foto : Lukman suami dari Mardalena S.Pd.

IDUL FITRI

Pelalawan I Realitas.com – Tanpa Prosedur, Disdik Pelalawan Keluarkan Surat Rekomendasikan Cerai Guru PNS.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau rekomendasi perceraian Lukman (38) dengan istrinya Mardalena S,Pd.

REALITAS TV

Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan. Tanpa proses mediasi dan surat peringatan (SP) I, II,III kepada kedua pelah pihak.

“Saya tidak pernah dipanggil oleh Disdik Pelalawan dan BKD Pelalawan untuk dialkukan mediasi. Proses guru PNS bercerai meminta izin dari kepala sekolah, izin dari bupati.

BACA JUGA :   Kunjungi Polda Aceh, Tim Wasops Aman Nusa II Mabes Polri Cek Pelaksanaan Penanganan Covid-19

Bersangkutan dipanggil Disdik tiga kali untuk mediasi. Kalau tak capai titik temu, penyelesaiannya di BKD, saya dan istri saya tidak dipanggil hingga tiga kali untuk mediasi,” kata Lukman, kepada wartawan, Senin (29/03/2021).

Lukman menilai, Koordinator Kepegawaian Disdik Pelalawan Akman S.Pd yang merekomendasikan surat tersebut tidak paham dan mengerti dengan prosedur syarat pengacuan perceraian ke BKD Pelalawan.

BACA JUGA :   Ramadhan Penuh Berkah, Bupati Batu Bara Salurkan Zakat Dari Baznas

Surat cerai itu, diajukan oleh istrinya Mardalena sebagai guru PNS Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

“Perceraian ini ada tekanan terhadap Disdik Pelalawan dan BKD Pelalawan oleh pihak keluarga istrinya yang berdinas disalah satu intansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Karena perceraian, tanpa ada pemanggilan SP I,II dan III kepada saya Lukman sebagai suami dari Mardalena, serta mengabaikan prosedur yang berlaku,” terang Lukman.

BACA JUGA :   Penyidik Polres Pelalawan Konfrontir Saksi Dengan Korban KDRT

Persoalan perceraian ini, sebut Lukman, Disdik Pelalawan tidak paham tentang prosedur dan standar peraturan undang-undang perceraian kepegawaian.

Berdasar aturan, proses perceraian PNS sangat panjang dan rumit. PNS yang akan bercerai harus mendapatkan izin dari bupati.

“Mekanisme perceraian PNS punya aturan khusus tapi aturan itu tidak ada diterapkan oleh Disdik Pelalawan. Saya tidak pernah dipanggil oleh Disdik dan BKD, ” tutup Lukman. (Anhar Rosal)

UPDATE CORONA