Kapolri Minta Penggunaan UU ITE Dilakukan Secara Selektif untuk Wujudkan Keadilan

oleh -124.489 views
FOTO: Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Kapolri Minta Penggunaan UU ITE Dilakukan Secara Selektif untuk Wujudkan Keadilan.

Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengatakan bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah tidak sehat.

REALITAS TV

Hal itu menyusul banyaknya kasus saling lapor dengan menggunakan undang-undang tersebut.

Kapolri menjelaskan, penerapan aturan tersebut telah menjadi perhatian dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

Karena harus berpegangan pada rasa saling menghormati dan kebebasan berpendapat. Jangan sampai timbulkan perpecahan dalam suasana berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA :   Sosialisasikan PPKM Mikro, Babinsa Jelutung Sambangi Warga Binaan

“Khususnya terkait dengan penggunaan dan penerapan pasal-pasal ataupun undang-undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat.

Jadi, UU ITE digunakan untuk saling melapor dan kemudian berpotensi menimbulkan polarisasi,” jelas Jenderal Pol. Listyo Sigit saat acara hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan Publik di Lingkungan Polres, Polresta, Polres Metro tahun 2020 melalui siaran virtual, Selasa (16/2/2021).

Oleh karena situasi saling lapor yang terjadi saat ini, Kapolri menyampaikan jika pihaknya akan menerapkan UU ITE tersebut secara selektif, sehingga mewujudkan rasa keadilan sesuai arahan dari Presiden Jokowi.

BACA JUGA :   Dirbinmas Polda Aceh Lantik Ketua Umum KBPP Polri Provinsi Aceh

“Kemudian ini tentunya harus kita lakukan langkah-langkah, oleh karena itu beliau (Presiden) kemarin memerintahkan UU ITE ini bisa diterapkan secara selektif sehingga bisa berikan rasa keadilan,” tutur mantan Kabareskrim Polri itu.

Selain itu, Kapolri menambahkan, jika saat ini penerapan UU ITE telah menimbulkan adanya kesan tebang pilih dalam pelaksanaannya di masyarakat. Yang jika hal itu tak teratasi berdampak juga kepada institusi kepolisian.

“Ada kesan bahwa UU ITE ini represif terhadap kelompok tertentu, tapi tumpul terhadap kelompok yang lain. Sehingga tentunya, mau tidak mau ini menjadi warna polisi kalau kita tidak bisa melakukan ini secara selektif,” tutur Kapolri.

BACA JUGA :   Pekerjaan Irigasi Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3 A) Diduga Tidak Sesuai Dengan Spek dan Juknis

“Oleh karena itu ini menjadi catatan penting yang harus kita tindak lanjuti dengan memberikan edukasi kemudian secara selektif bagaimana membuat aturan sehingga proses penegakan UU ITE ini lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat edukasi,” jelas Jenderal Bintang Empat itu. (*)

UPDATE CORONA