6 Aparatur Sipil Negara (ASN) Menjadi Saksi Dalam Sidang TSM

oleh -75.489 views

IDUL FITRI

Bandar Lampung I Realitas – Diduga melanggar netralitas , 6 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi saksi dalam sidang TSM diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung.

Penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut dilakukan setelah melalui penelusuran dan investigasi oleh Bawaslu dan Gakkumdu Bandar Lampung pasca keputusan Bawaslu Lampung beberapa waktu lalu.

Dalam sidang tersebut, yang diajukan sebagai saksi dalam persidangan tersebut sedikitnya ada 7 ASN, hanya saja yang datang dalam persidangan hanya 6 orang yakni, Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tole Dailami, Camat Kemiling Socrat Pringgodanu, Camat Kedamaian Anthoni Irawan, Camat Labuhan Ratu Tarsi Juliawan.

BACA JUGA :   Kabareskrim Polri Tegaskan Komitmen Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi

Kemudian Lurah Tanjung Baru Hendry Satria Jaya, Lurah Sukamenanti Ahmad Yudhistira. Sementara yang tidak hadir dalam persidangan yakni Lurah Kampung Baru Tesis Patiwijaya.

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung Koordiv Penanganan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto mengatakan, kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diteruskan ke KASN ada 6 orang melalui Bawaslu Provinsi karena menjadi saksi dari termohon pada persidangan TSM beberapa waktu lalu.

BACA JUGA :   Ketua Rohmat Tunjuk Candra Masturo, Selaku Wakil Ketua DPC PWRI

“Berdasarkan hasil investigasi, ASN tersebut hadir karena adanya surat perintah tugas sehingga mereka melaksanakan tugas dari atasan.

Kalau bicara boleh atau tidak, kami sudah bicarakan dan bahas dengan Tim Gakkumdu Kota Bandar Lampung.

BACA JUGA :   Antisipasi Bencana Alam di Kabupaten Lebak, Kapolda Banten Cek Kesiapan

Menurut Gakkumdu, ASN yang hadir jadi saksi itu diperbolehkan sepanjang mendapatkan perintah tugas dari atasan,” ungkapnya Rabu (20/01/2021).

Yahnu mengatakan, ini masih dugaan, yang berhak memberikan sanksi dan menentukan itu pelanggaran atau tidak adalah KASN. Itu adalah wewenang KASN.

“Kita sudah teruskan kasus ini ke KASN pada Senin (18/01/2021) kemarin, dan sekarang tinggal menunggu jawaban,” ungkapnya. (Wildan)

UPDATE CORONA