KNTI Bersama Dirjen Perikanan Tangkap, Para Deputi Dan BAKAMLA Bahas Pukat Trawl Melalui Aplikasi Zoom

oleh -108.489 views

IDUL FITRI

Belawan I Realitas – Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI ) Kota Medan sedang membahas kapal ikan yang menggunakan Pukat Trawl bersama Dirjen Perikanan Tangkap dan para Deputi-deputinya serta Bakamla melalui aplikasi zoom pada Rabu, (28/10/2020) pukul 08.00 Wib.

Hal ini terkait masalah viralnya pemberitaan mengenai Pukat Trawl yang mengganas beroperasi di wilayah perairan Selat Malaka dan lemahnya pengawasan dari pihak instansi terkait seperti Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Poldasu, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Keamanan Laut (Kamla).

Ketua DPD KNTI Kota Medan, M. Isa Al Basir ketika dikonfirmasi awak Media mengatakan, kita lagi sedang mengikuti zoom membicarakan masalah keamanan laut terkait keberadaan Pukat Trawl yang masih menjalankan aktivitasnya.

“DPD KNTI Kota Medan berharap, hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti kejenjang Nasional agar masyarakat nelayan tradisional dan berskala kecil tidak tertindas lagi”, Ucapnya.

“Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tanjung Balai, Muslim Panjaitan juga sempat menyampaikan terkait maraknya pukat trawl yang selalu beroperasi diperairan Sumut dan beliau meminta Bakamla untuk turun langsung ke perairan Belawan dan perairan Selat Malaka”, Lanjutnya.

Disisi lain Direktur Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa, Rusbianto ketika dikonfirmasi awak Media Realitas.com mengatakan, bahwa Pukat Trawl dari zaman dahulu adalah pukat yang dilarang.

BACA JUGA :   Ketua P5: Beny Wenda Mendeklarasikan Dirinya Hanya Untuk Cari Panggung

“Pukat Trawl itu kan dari dahulu sudah dilarang keberadaannya dan saat saya masih di LBH pada tahun 2000 pun sampai sekarang masalah tersebut kenapa tidak bisa diberantas ya ?”, Ujarnya.

“Mirisnya lagi, mereka masuk ke wilayah zonanya nelayan-nelayan kecil dan terus merambah sampai ke pinggiran.

Hal ini membuktikan lemahnya penegakan keamanan dilaut dan harusnya betul-betul dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada undang-undang serta peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat nelayan kecil ini tidak terzholimi”, Tegasnya.

BACA JUGA :   DPP GAAS Mendampingi Korban Kekerasan Anak Dibawah Umur ke Lembaga Perlindungan Anak (LPAI)

“Minimnya tangkapan mereka dapat menimbulkan gejolak dan harusnya pengawasan ditingkatkan apalagi dimasa Pandemi Covid-19 ini, semua aparatur pemerintah itu harusnya memiliki sensitivitas terhadap krisis ini dan jangan dilihat faktor ekonominya dijadikan dasar utama untuk mengamankan”, Terangnya.

“Presiden sudah bilang ekonomi jangan dikesampingkan gara gara Covid-19, kan gitu dan salah satu penghasilan rakyat kecil melalui wilayah laut (perairan) serta prioritas utama pemerintah yang lagi gencar-gencarnya adalah menjadikan laut sebagai salah satu sumber pergerakkan ekonomi kerakyatan”, Tutupnya. (Win).