Aceh Singkil I Realitas – Puluhan Polisi dan Satpol PP kawal, dua orang pendemo mengatas namakan masyarakat Aceh Singkil datangi Kantor Badan pengola Keuangan (BPKK), Jumat, (14/2/2020).
Ke- dua pendemo mengatas namakan 126996 jiwa masyarakat Aceh Singkil, Satdam Husain dan Mustafa. Dalam Orasinya menyampaikan lima tuntutan meminta.
Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh betul-betul mengaudit Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
Auditor BPK RI Perwakilan Propinsi Aceh diminta betul – betul mengaudit dokumen laporan pertajawaban Setiap Keuangan di SKPK Aceh Singkil, Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Bappeda Aceh Singkil dan lain-lainya .
BPK RI Agar Menekankan Bupati Aceh Singkil agar mengontrol dan mengevaluasi setiap laporanKeuangan SKPK Aceh Singkil..
Meminta BPK-RI Perwakilan Aceh mengaudit Dana Desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Karna Kami tidak percaya dengan Inspektorat Aceh Singkil yang menurut kami sangat lambat dan lalai.
Juga meminta BPK RI Perwakilan Aceh Menekankan kepada Bupati Aceh Singkil agar lebih terbuka tentang keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil serta menyarankan Bupati Aceh Singkil membuat TV Monster Info Grafis di depan Kantor Bupati Aceh Singkil, agar Masyarakat Aceh Singkil mengetahui untuk apa saja uang rakyat itu di gunakan.
Masyarakat Aceh Singkil berharap penuh kepada BPK RI Perwakilan Aceh, Jujurlah dan buktikanlah bahwa BPK mempunyai integritas yang tinggi sebagai seorang Auditor, unjar Satdam.
” jangan hanya memberikan status WTP dan WDP tapi Masyarakat Aceh Singkil tidak merasakan pembangunan di Aceh Singkil ini, karna kami sebagai masyarakat selalu menjadi korban pembodohan oleh Pemimpin Kami dengan Motto termiskin dan tertinggal”. Ucap Sadam Husain.
Inspetur Inspektorat M. Hilal, menanggapi tuntutan pendemo menjelaskan, Isyak Allah kami akan berberbenah didiri dan amanah dan menirima kritikan, meminta BPK-RI melakukan audit.
” Saya melihatnya, tidak bisa membuktikan seperti apa, tapi yakinlah BPK RI itu betul betul Indenpenden, auditor eksteren diluar Pemda, dia ditaur oleh undang-undang dan betul-betul meaudit angaran APBK Aceh Singkil dan tidak bisa diintervensi “. Jelas M.Hilal.
M. Hilal katakan, jumlah tim BPK-RI sebanyak 4 orang, saya bukan membela, dalam waktu satu bulan tim ini tidak mungkin terjangkau sampai Ke- Keucik, tapi secara keseluruhan dia mengaudit dana angatan APBK.
Terkait dengan Inspektorat, selaku Inpektur yang dipercayakan Insyak Allah saya amanah untuk memperbaiki kata M. Hilal mejelaskan, di Aceh Singkil ada 116 desa setiap tahun secara reguler tidak banyak yang kita audit.
Tahun 2018 hanya baru 34 desa tertangani 8 kasus, dan tahun 2019 hanya dapat 24 dapat diaudit. Kemudian Pangaduan masyarakat mapir setiap hari yang diterima, telah ditangani 32 kasusi.
Kalau kita ivestigasi atau memoniortoring (Moniv) untuk menyelesaikan permasyaalahan di Inpektorat kami ada 12 Auditor yang idealnya 62 orang auditor hal ini keterbatasan angaran. Ucap M.Hlal.
Sekda Kabupaten Aceh Singkil, Drs. Azmi menyahuti 5 tuntutan yang disampaikan ke-dua orang pendemo itu, mengatakan akan lebih seletif dan mengevaluasi setiap laporan keuangan dari SKPK yang disampaikan kepada Bupati.
Selanjutnya kepada BPK- RI kita berikan kesempatan sebesar-sebesarnya sesiai kewenangannya untuk melakukan audit dengan baik, bertujuan pemerintahan di Aceh Singkil adalah amanah goodvormen bersih sehingga dapat diyakini bukan saja pemerintahan di Aceh tapi terima masyarakatnya di Aceh Singkil. Tegas Azmi. (Rostani/Yudi)
