Jakarta I Realitas – Ketua FPRM Nasruddin Sangat Menyesalkan Keputusan Rapat Kerja DPRI Yang Mengambil Keputusan Tentang Pegawai Honorer.
Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin sangat menyesalkan atas Keputusan Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementrian PAN-RB dan BKN pada hariSenin, 20/1/2020 , yang menyepakati menghapus tenaga honorer, pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah, ini keputusan yang sangat tidak populis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat di daera kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi.
Karena menurut pandangan kami betapa banyak pegawai honorer baik yang K2 maupun yang bukan selama bertahun tahun mereka bekerja dengan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) mereka berharap satu saat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keputusan itu sangat keliru sekali ujar Nasruddin kepada sejumlah Wartawan Rabub(22/1/2020) di Jakarta.
Msnurut Nasruddin mereka bekerja dibeberaoa sektor terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan perkantoran pemerintah, rata rata mereka diberikan kerja kerja pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.
Kalau itu dilakukan oleh pemerintah pusat saya kira ini akan berdamoak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat, karena harus kita akui merekalah yang selama ini yang berdiri didepan untuk melayani masyarakat
Bahkan kita khawatir berapa ribu masyarakat aceh akan menjadi penganguran baru , oleh karenanya Nasruddin meminta DPRA dan Gubernur Aceh memperjuangkan nasib pegawai honorer tersebut
Jangan pada saat kampaye semua mengatakan akan memperjuangkan kepentingan masyarakat tolong ini buktikan siapa yang akan memerjuang nasib para honorer baik di tingkat provinsi maupun di tingakat II .
Jadi tidak alasan bagi Pemerintah aceh atau DPRA tidak bisa memperjuangkan nasib mereka, karena aceh memiliki kekhususan dari pada daerah lain, tutup Nasruddin. (H A Muthallib)
