Serdang Bedagai I Realitas – Wakil Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2019, Wakil Bupati Serdang Bedagai terima Penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyajikan laporan LKPD tahun 2018 dan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam rangkaian acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumatera Utara.(23/10/2019)
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur
Selain Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat 16 kabupaten/kota lainnya yang menerima penghargaan seperti, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Gunungsitoli, Pemerintah kota Sibolga, Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Pemerintah kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Pemerintah Kabupaten Padanglawas Utara, Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemerintah Kabupaten Batubara, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Pemerintah Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Turut hadir dalam acara ini, Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut Tiarta Sebayang, para Bupati /Walikota se-Sumatera Utara, Kepala BPKA Serdang Bedagai dan pejabat terkait lainnya dari Kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Gubernur Edy Rahmayadi berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan raihan opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya.
Perlu peningkatan yang secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumatera Utara meraih WTP dari BPK. “Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu.
Di banding tahun lalu, jumlah Pemda yang meraih WTP tahun ini mengalami peningkatan. Bila tahun lalu hanya 14, tahun ini bertambah menjadi 17 Pemerintah Daerah, terangnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Tiarta Sebayang menekankan agar daerah yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP.
Fokus kita Tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama, ungkapnya.
Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti mengatakan WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya.
“Hal ini karena, kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Selain Pemerintah Daerah, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumatera Utara yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode Tahun 2018.
Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.
Wakil Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya sangat mengapresiasi digelarnya Rakorda tersebut. Menurutnya, Rakorda ini bermanfaat dalam meminimalisir kesalahan dan kekeliruan kita dalam meyajikan laporan keuangan sehingga diharapkan kedepannya dapat menyajikannya lebih baik lagi.
Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras kita bersama, oleh karenanya saya mengapresiasi seluruh OPD dan kedepannya sinergitas ini hendaknya dapat kita tingkatkan lagi. (J.Irwansyah/Yudi)
