13819 KALI DIBACA

7 Terdakwa Korupsi Bank Mandiri Rp 1,8 T Dibebaskan, Pengacara: Tepat!

7 Terdakwa Korupsi Bank Mandiri Rp 1,8 T Dibebaskan, Pengacara: Tepat!
example banner

Bandung I Realitas – Mahkamah Agung (MA) membebaskan 7 terdakwa kasus korupsi Bank Mandiri melalui penolakan kasasi jaksa. Pengacara terdakwa menilai putusan hakim sudah tepat.

“Saya belum menerima putusannya. Hanya dapat informasi dari media saja, kalau saya baca dari media, alasannya karena hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar cara mengadilinya,” ucap Supriyadi, pengacara salah satu terdakwa yaitu Roni Tedi, kepada wartawan via pesan singkat, Senin (7/10/2019).

“Menurut saya putusan dan cara mengadilinya, pertimbangan hukumnya sudah tepat, karena memang kerugian negara tidak terbukti. Paling penting digarisbawahi tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses kredit tersebut, sehingga tidak ada alasan memidana orang, siapa pun orangnya,” tuturnya menambahkan.

Roni Tedi merupakan Direktur PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang mengajukan kredit ke Bank Mandiri Bandung. Versi jaksa, Roni memalsukan laporan keuangan dengan seolah-olah memiliki aset dan piutang mencapai Rp 1,1 triliun sehingga dia mengajukan kredit pada 2008-2012 dan mendapatkan kucuran Rp 1,8 triliun.

Belakangan, jaksa mengendus transaksi itu dan akhirnya mendudukkan sejumlah orang di kasus itu di kursi pesakitan. Mereka adalah:

1. Commercial Banking Manager Bank Mandiri Bandung, Surya Beruna.
2. Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Bandung, Teguh Kartika Wibowo.
3. Senior Relation Manager Bank Mandiri Bandung, Frans Eduard Zandstra.
4. Roni Tedi.
5. Head Officer PT TAB, Juventius.
6. Komite Pemutus Tingkat Pertama Bank Mandiri, Totok Suharto.
7. Wholesale Credit Risk Head-WCK Bandung, Poerwitono Poedji Wahjono.

Pada 7 Januari 2018, mereka semua divonis bebas oleh hakim PN Bandung. Atas hal itu, jaksa mengajukan permohonan kasasi. Lima hakim agung diturunkan untuk mengadili mereka. MA lantas menolak kasasi jaksa.

Bila jaksa tetap ‘kekeuh’ memidanakan terdakwa melalui Peninjauan Kembali (PK), Supriyadi menilai hal itu akan sia-sia. Bahkan lebih cenderung menghambur-hamburkan biaya.

“Kalaupun jaksa mengajukan PK, pasti akan menggunakan biaya dari negara. Jaksa sendiri melanggar hukum karena menggunakan biaya negara untuk keperluan yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-undang. Itu menurut saya menghambur-hambur kan biaya saja,” ujar Supriyadi. 
(Dtc/Red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS