5419 KALI DIBACA

Suap Dana Hibah, Pejabat Kemenpora Divonis 4,5 Tahun Penjara

Suap Dana Hibah, Pejabat Kemenpora Divonis 4,5 Tahun Penjara
example banner

Jakarta – Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Mulyana diyakini hakim bersalah menerima suap dari eks Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan berlanjut,” kata hakim ketua Muchamad Arifin, saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

Selain Mulyana, hakim juga memutus staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Keduanya disebut juga menerima suap dari Ending.

Hakim menyebut Mulyana terbukti menerima uang suap dan mobil Fortuner dari Ending. Namun, hakim menyebut uang suap yang diterima Mulyana telah dikembalikan ke KPK.

“Terdakwa Mulyana selaku Deputi IV Kemenpora diberikan 1 unit mobil Fortuner VRZ TRD warna metalik nomor polisi B-1749-ZJB oleh Ending Fuad Hamidy, dan 1 buah kartu ATM debit BNI dengan saldo kurang-lebih senilai Rp 100 juta dan uang Rp 300 juta, serta 1 buah ponsel merek Samsung Galaxy Note 9, melalui Sekjen KONI Johny E Awuy,” ujar hakim Arifin.

Sementara Adhi dan Eko disebut hakim menerima uang Rp 215 juta. Uang Rp 215 juta itu, kata hakim Arifin, diamankan petugas KPK saat operasi tangkap tangan (OTT).

“Menimbang perbuatan di atas bahwa unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi,” tegas hakim.

Hakim Arifin mengatakan kasus ini bermula saat KONI mengajukan proposal dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi-event Asian Games dan Asian Para Games 2018. KONI pun mengajukan proposal bantuan hibah ke Kemenpora dengan usulan dana Rp 51,529 miliar.

Untuk proposal itu, Menpora Imam Nahrawi mendisposisikan Mulyana dan tim verifikasi untuk dilakukan penelitian apakah proposal tersebut layak untuk diberikan kepada KONI Pusat. Agar pencairan itu dipercepat, Mulyana selaku orang yang mengerahkan Ending untuk berkomunikasi dengan Aspri Menpora Miftahul Ulum agar proses dana hibah KONI cepat cair.

“Terdakwa Mulyana meminta saksi Ending berkomunikasi dengan Miftahul Ulum terkait fee yang dilakukan dana hibah KONI, agar cepat dicairkan. Setelah disepakati, oleh Miftahul Ulum yaitu Kemenpora mendapat fee 15-19 persen dari dana hibah yang diterima KONI melalui Kemenpora RI,” kata Arifin.

Justice collaborator (JC) yang diajukan Mulyana juga ditolak oleh hakim. Hakim menilai Mulyana tak memenuhi syarat sebagai JC.

“Permohonan terdakwa tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa dikabulkan,” kata hakim Arifin.

Mulyana diyakini hakim telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Adhi dan Eko terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(deco)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS