9619 KALI DIBACA

Sekber Pemko Langsa dan KPH III Tandatangani Nota Kesepahaman

Sekber Pemko Langsa dan KPH III Tandatangani Nota Kesepahaman
example banner

Langsa I Realitas – Untuk mengembalikan fungsi dan peruntukan kawasan hutan lindung Kemuning Kota Langsa, Sekretariat Bersama (Sekber) Pemko Langsa dan KPH wilayah III Aceh menandatangani Nota Kesepahaman tentang pengembalian fungsi dan peruntukan kawasan hutan lindung kemuning, Kamis (5/9) di ruang rapat Walikota Langsa.

Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE mengatakan, Pemko Langsa sangat berterima kasih atas kepedulian berbagai pihak terhadap kelangsungan kawasan hutan di Kota Langsa. Sehingga mendorong lahirnya kesepahaman untuk mengembalikan fungsi dan peruntukan hutan Kemuning Kota Langsa sebagaimana mestinya.

“Dulu hutan Kemuning ini adalah hutan lebat dengan pepohonan yang besar dan dipenuhi oleh berbagai satwa liar, sekarang kita lihat telah berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet. Dampak dari perubahan ini telah membuat keanekaragaman satwa menghilang, bahkan aliran sungai dan alur dalam hutan ini menjadi dangkal,” sebutnya.

Karenanya, sambung Walikota, upaya Sekber dan KPH III untuk mengembalikan fungsi dan peruntukan hutan lindung Keumuneng ini sangat positif. Namun demikian dirinya berpesan agar usaha konservasi ini tetap berbasis kesejahteraan, jangan sampai kemudian upaya konservasi ini menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat.

Anggota Sekber yang juga Koordinator Program WWF Indonesia, Munawaratul Makhya, menuturkan, ruang lingkup kerjasama Nota Kesepahaman antaranya mendorong ekowisata sebagai upaya perlindungan terhadap hutan lindung kemuning dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan satwa.

Diharapkan tahun 2020, ancaman terjadinya dampak lingkungan dan kekeringan di wilayah kota langsa dan sekitarnya dapat dicegah.

Hutan lindung kemuning merupakan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan WWF Indonesia pada Desember 2018, ditemukan adanya spesies kunci yaitu Orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan satwa lindung lain. Hutan lindung Kemuning merupakan hutan penyangga yang berfungsi menyimpan cadangan air bagi kota langsa dan sekitarnya yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tempatan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh ahli  perubahan iklim (naturalis dan deltares) pada Nopember 2018 bahwa telah terjadi penurunan debit air baku di kota langsa dan sekitarnya. Masyarakat juga mulai merasakan kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih dalam 10 tahun terakhir akibat rusaknya sebagian kawasan hutan lindung Kemuning karena perambahan hutan dan alih fungsi kawasan.

Hutan lindung kemuning secara administrasi berada di dua wilayah pemerintah kabupaten yaitu wilayah Pemerintahan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur dengan luas ± 1.450 Ha, dan saat ini hanya bersisa 74,69% Ha Hutan yang masih berfungsi sebagai Hutan Lindung sedangkan seluas 25,31% sudah berubah fungsinya menjadi lahan perkebunan yaitu Kebun Karet, Kebun Sawit, Kebun Pisang, dan tanaman komuditi lainnya.

Menurutnya, hutan lindung kemuning memerlukan penataan dalam hal untuk mengembalikan fungsi lindung dan peruntukannya sebagai kawasan hutan penyangga cadangan air. Upaya lebih lanjut untuk penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kesadaran para pihak akan pentingnya perlindungan terhadap spesies satwa kunci dan habitatnya serta mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan satwa.

Untuk itu, Pemerintah Kota Langsa telah membentuk Sekretariat Bersama Pengembalian Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung Keumuning Kota Langsa (Sekber Pemko Langsa) yang terdiri dari beberapa LSM, tokoh masyarakat dinas terkait. Tujuannya untuk mendukung kerja pemerintah dalam upaya pengembalian fungsi dan peruntukan hutan lindung keumuning serta mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan satwa.

Sekber Pemko Langsa terus berkoordinasi dengan Pemko Langsa, KPH III dan kepolisian untuk mengupayakan pengembalian fungsi hutan lindung ini. Pada 2018, telah dilakukan upaya sosialisasi kepada aparatur gampong, tokoh masyarakat dan komunikasi dengan dinas terkait guna penyelamatan hutan lindung Keumuning.

“Dari upaya tersebut maka dirasa perlu adanya langkah nyata dalam bentuk penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) antara Sekber Pemerintah Kota Langsa dengan KPH wilayah III Aceh terkait pemulihan kerusakan kawasan hutan lindung keumuning,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala KPH Wilayah III Aceh, Amri Samadi, S.Hut, M.Si, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Langsa dan Sekber yang telah mau berpartisiipasi membantu untuk mengembalikan fungsi hutan lindung kemuning.

“Karena, selain sebagai fungsi lindung, hutan lindung kemuning juga sebagai penyangga air,” tutupnya.(PNG/Red)

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS