17419 KALI DIBACA

Penjelasan BPMA Terkait Kebocoran Gas di Aceh Timur

Penjelasan BPMA Terkait Kebocoran Gas di Aceh Timur
example banner

Aceh Timur I Realitas – Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Radhi Darmansyah menindaklanjuti perkembangan situasi semburan akibat kegiatan pengeboran ilegal yang dilakukan oknum tertentu di wilayah perkebunan milik PT Padang Palma Permai (PPP) Divisi 1 Blok A, Dusun Cinta Damai, Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur.

“BPMA telah melakukan observasi ke lokasi kejadian dibantu oleh tim teknis dari Medco E&P Malaka pada Jumat (2/8) lalu dan dilanjutkan dengan pemantauan lanjutan oleh tim teknis Medco E&P Malaka pada Minggu (4/8),” kata Radhi Darmansyah, Selasa (6/8).

Ia juga mengatakan, hasil terkini dari survei yang dilakukannya antara lain, tinggi semburan yakni 12 hingga 15 meter, tingkat kebisingan 73 dB di titik 30 meter dari sumber semburan. Semburan gas itu, lanjutnya, mengandung air dan lumpur serta kandungan garam. Tim juga melihat bahwa terjadi peningkatan tumpukan genangan air dan lumpur di lokasi kejadian.

“BPMA telah berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Aceh pada Senin, (5/8) dan telah memaparkan kondisi terkini semburan. Untuk itu BPMA dan Dinas ESDM sepakat untuk mengambil langkah – langkah penanganannya,” jelas Darmansyah.

Adapun langkah-langkah tersebut yaitu, melakukan pengamatan berkelanjutan selama seminggu ke depan terhadap kondisi semburan termasuk melakukan pengukuran-pengukuran terhadap parameter yang diperlukan. Kemudian pihak Dinas ESDM meminta dukungan dari BPMA untuk melakukan analisa dan persiapan teknis pelaksanaan penutupan mulut sumur untuk menghentikan semburan.

“Biaya yang dikeluarkan untuk penanganan penutupan sumur akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Aceh atau Kabupaten Aceh Timur dan instansi terkait,” timpalnya.

Dalam hal ini, Dinas ESDM akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT Padang Palma Permai (PPP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta dinas terkait lainnya untuk bersinergi dalam melakukan penanganan penutupan sumur.

“Perlu adanya sinergisitas dengan pihak aparat keamanan, baik Polri dan TNI serta Pemerintah Kabupaten setempat dalam menjaga agar tidak terulangnya kejadian pemboran illegal di tempat lainnya karena dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan serta kehilangan potensi pendapatan negara,” pungkas Darmansyah.(PNG/Red)

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS