18019 KALI DIBACA

Pemerintah Yakin Rp 2 Triliun Terealisasi

Pemerintah Yakin Rp 2 Triliun Terealisasi
example banner

BANDA ACEH I Realitas – Asisten Bidang Keuangan Setda Aceh, Kamaruddin Andalah MSi menyatakan, ia sebagai bagian dari Pemerintah Aceh sangat tidak yakin dengan pernyataan Anggota DPRA, Kautsar Muhammad Yus yang dimuat Serambi kemarin bahwa pada akhir tahun nanti ada APBA 2019 yang tidak terealisasi senilai Rp 2 triliun.

“Anggaran Rp 2 triliun dalam APBA 2019 yang dikhawatirkan anggota dewan dari Partai Aceh itu tidak cair sampai akhir tahun nanti, tidak semuanya dalam bentuk bantuan hibah dan bantuan sosial, ada juga fisik dan kegiatannya sudah berjalan di lapangan,” kata Kamaruddin saat dihubungi Serambi, Rabu  (17/7).

Menurutnya, APBA 2019 yang disahkan DPRA pada pertengahan Desember 2018 lalu nilainya mencapai Rp 17,104 triliun. Anggaran sebesar itu sudah termasuk usulan program dan kegiatan yang diusul anggota DPRA melalui pokok-pokok pikiran (pokir)-nya untuk percepatan pembangunan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Anggaran belanja pembangunan dalam APBA 2019 senilai Rp 17,104 triliun, realisasi keuangannya per 15 Juli 2019 sebesar 29,5 persen atau senilai Rp 5,045 triliun. Realisasi tahun lalu pada bulan yang sama, hanya 28 persen. Ini menujukkan ada kemajuan, sedangkan penyerapannya sedikit meningkat.

Anggaran yang dikhawatirkan Kautsar tidak akan cair itu, menurut Kamaruddin, adalah jika bentuk usulan program maupun kegiatannya berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang pelaksanaan pembangunannya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. “Maka anggarannya harus dihibahkan terlebih dulu kepada pemerintah kabupaten/kota yang hendak dibantu. Ini bisa dilakukan dalam Perubahan APBA 2019,” kata Kamaruddin menawarkan solusi.

Mengenai adanya usulan anggota dewan yang sudah dibahas bersama dan disepakati tidak masuk dalam DIPA APBA 2019, Kamaruddin menjelaskan, program dan kegiatan APBA 2019 yang dilaksanakan tahun ini adalah program dan kegiatan yang sudah dibahas dan disepakati bersama mulai dari dokumen KUA dan PPAS-nya hingga nilai total belanjanya. Dalam setiap tahapan pembahasan, kata Kamaruddin, dibuat berita acara. Jadi, jika ada perubahan dan tambahan kegiatan dalam KUA dan PPAS yang dibahas, wajib dibuatkan berita acara untuk pencatatan kegiatan yang ditambah atau diubah.

Kalau ada usulan tambahan dan perubahan yang tidak dicatat dan dibuatkan berita acara, maka keasalahan itu ada pada dinas teknis masing-masing. Jadi, kata Kamaruddin, kalau ada usulan program dan kegiatan yang tidak masuk dalam DIPA APBAdinas, jangan langsung disalahkan Bappeda. Tapi, telusuri dulu, apakah pada waktu diusul, dibuat berita acara tambahan usulannya dalam pembahasan KUA dan PPAS dengan SKPA-nya. Kemudian, apakah sudah masuk dalam rencana kerja tahunan masing-masing SKPA.

“Nah, kalau belum, itu bukan salah Bappeda, tapi dinasnya yang tak membuat laporan kepada Bappeda. Dan sebaliknya, kalau sudah dilaporkan dinas teknis, tidak direkap Bappeda ke dalam jaringan sistem pendataan usulan program dan kegiatan APBA, itu baru salah Bappeda,” ujar Kamaruddin.

Selanjutnya, kata Kamaruddin, sebelum menyatakan pihak lain salah, mohon dicek dahulu usulan program dan kegiatan pokir anggota DPRA, apakah merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Kalau usualan programnya menjadi kewenangan kabupaten/kota, maka pihak dinas teknis provinsi tidak bisa melaksanakannya. “Cara untuk bisa dilaksanakan anggarannya, ya diusulkan saja menjadi hibah ke kabupaten/kota dalam perubahan APBA 2019,” kata Kamaruddin lagi-lagi menawarkan solusi.

Saat ini, kata Kamaruddin, sudah masuk bulan Juli, lantas apakah masih ada waktu perubahan APBA 2019 itu dilakukan agar anggaran yang diusul anggota DPRA untuk pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihannya di kabupaten/kota bisa berjalan. “Ingat, masa kerja tahun anggran 2019 itu efektifnya tinggal empat bulan lagi. Untuk yang itu kita serahkan kepada anggota DPRA dan Gubernur saja,” kata Kamaruddin.

Sedangkan mengenai usulan dana hibah dan dana bansos yang menjadi kewenangan provinsi, lanjut Kamaruddin Andalah, akan diminta SKPA-nya melakukan verifikasi, sebelum menyalurkan bantuannya. Hal seperti ini sudah menjadi protap dalam penyaluran dana hibah dan bansos. “Setelah verifikasi calon penerimanya barulah diusulkan kepada gubernur untuk dibuatkan pergub penyaluran bantuan dana hibah dan bansosnya,” tuturnya.

Ia mengingatkan, semua penyaluran dana hibah dan bansos ada aturan dan tahapannya. “Kita tidak mau gara-gara salur dana bansos dan hibah dengan tujuan baik, tapi di kemudian hari dipanggil jaksa, polisi, dan KPK, seperti kasus yang terjadi di Sumut dan beberapa daerah lainnya. Pejabat eksekutif dan legislatifnya banyak yang masuk penjara, karena terlalu anggap enteng dengan masalah dana hibah dan bansos,” ujar Kamaruddin.

Penyaluran dana hibah dan bansos, kata Kamaruddin, saat ini dilakukan oleh sebagian SKPA, kurang disenangi. Mereka sangat ekstrahati-hati menerima dan menyalurkan kegiatan program dana hibah dan bansos. “Alasannya, benar pun disalurkan, ada saja pihak yang meminta penjelasan dan menduga ada penyimpangannya,” demikian Kamaruddin. (Tribun/Nrl)

 

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS