26619 KALI DIBACA

Kejari Periksa Kepala BKD

Kejari Periksa Kepala BKD
example banner

BLANGPIDIE I Realitas – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya) dikabarkan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat, Mussawir SSos MSi, Selasa (9/7), terkait kasus dugaan perjalanan dinas atau SPPD (surat perintah perjalanan dinas) fiktid yang dilakukan anggota DPRK Abdya senilai Rp 1 miliar lebih. Pemeriksaan Mussawir itu berlangsung selama beberapa jam, di ruangan Kasi Pidsus Kejari Abdya.

Kepala BKD Abdya, Mussawir saat dikonfirmasi Serambi, kemarin, membenarkan bahwa dirinya diperiksa oleh penyidik Kejari terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRK Abdya. “Iya benar, diperiksa seputar kasus perjalanan dinas anggota DPRK,” ujar Mussawir.

Mussawir menjelaskan, dalam pemeriksaan itu, dirinya memaparkan teknis pembayaran biaya perjalanan dinas anggota dewan yang baru diserahkan setelah BKD menerima sejumlah dokumen, seperti tiket pesawat, hotel, dan lainnya. “Terlebih, sudah ada surat perintah membayar atau SPM, maka sudah bisa dibayarkan,” terangnya.

Namun begitu, ucap dia, jika setelah pembayaran itu ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan perbedaan antara tiket dan boarding pass (tanda/izin masuk dalam pesawat), maka tugas pemerintah adalah harus menagih kelebihan bayar itu dalam waktu 60 hari. “Kalau temuan BPK, itu kan hampir semua daerah terjadi. Tugas kita menagih dalam waktu 60 hari dan melayangkan surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SJTJM,” ulas dia.

Saat disinggung apakah kerugian negara atas temuan BPK itu telah dibayarkan, Mussawir mengakui, dari 24 anggota DPRK Abdya yang menerima dana itu, hanya 22 anggota dewan yang telah melunasinya. “Iya, dua orang lagi yang belum bayar, yaitu almarhum Syarifuddin dan Teuku Indra, yang lain sudah,” sebutnya.

Di sisi lain, informasi yang diperoleh Serambi menyebutkan, dari temuan BPK atas potensi kerugiaan negara dalam anggaran penjalanan dinas anggota DPRK Abdya pada APBK 2017 sebanyak Rp 1 miliar lebih, kini hanya tersisa Rp 91 juta saja. Sebab, 22 anggota dewan telah melunasi kelebihan dana itu ke negara.

“Iya sudah dibayar, totalnya Rp 960 juta lebih, jadi hanya tersisa Rp 91 juta lebih lagi. Tapi, dalam temuan itu bukan fiktif, namun disebutkan kelebihan pembayaran,” papar salah seorang sumber kepada Serambi, kemarin.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan kejanggalan dalam anggaran perjalanan dinas anggota DPRK Abdya sebesar Rp 1 miliar lebih. Temuan kejanggalan biaya perjalanan dinas anggota dewan yang diduga fiktif itu merupakan hasil audit BPK untuk APBK Abdya Tahun 2017.

Dari 25 anggota DPRK Abdya, hanya satu orang anggota dewan yang penggunaan anggarannya dinyatakan sesuai sehingga tidak perlu mengembalikan uang perjalanan dinas tersebut ke negara. Sedangkan, 24 anggota dewan lainnya diwajibkan mengembalikan kelebihan dana perjalanan dinas yang mereka terima.

Temuan kejanggalan perjalanan dinas itu diketahui pasca tim auditor melakukan kroscek sejumlah tiket pesawat para anggota DPRK Abdya. Mereka menemukan perbedaan antara tiket dan boarding pass (tanda/izin masuk dalam pesawat).

Pada tiket pesawat tertera nama anggota DPRK yang bersangkutan, sedangkan pada boarding pass yang diserahkan ke bendahara, setelah diteliti oleh tim auditor menggunakan barcode, ternyata muncul nama orang lain. Karena nama di boarding pass dan tiket pesawat berbeda, maka auditor menyimpulkan bahwa para anggota dewan itu tidak melakukan perjalanan dinas, sehingga uang yang sudah mereka ambil harus dikembalikan.(c50/Tribun/Nrl)

 

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS