64419 KALI DIBACA

Jaksa Periksa Belasan Saksi Terkait Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya

Jaksa Periksa Belasan Saksi Terkait Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya
Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH
example banner

Blangpidie, Realitas- Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) mulai memeriksa belasan saksi dalam kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

Proses penyelidikan itu dilakukan pihak kejaksaan usai terdapatnya hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh pada tahun 2017 senilai Rp1,3 miliar lebih.
“Kita sudah meminta keterangan dari belasan saksi untuk kasus dugaan SPPD fiktif tersebut. Selain dari beberapa anggota dewan, ada juga pihak instansi terkait lainnya,” kata Kepala Kejari Abdya, Abdul Kadir SH MH usai menghadiri upcara HUT Bhayangkara ke 73 di Lapangan Pantai Perak, Kecamatan Susoh, Rabu (10/7).
Diantara belasan saksi itu, Jaksa juga telah meminta keterangan dari Sekretaris DPRK, Kepala Badan Keuangan Kabupaten, Sekda Abdya serta sejumlah saksi lainnya di lembaga DPRK setempat.

Menurut Kajari Abdur Kadir, kasus tersebut telah ditingkat dari fullbacket dan fulldata ketahap penyelidikan yang ditangani Tim Intelijen Kejari Abdya. “Saat ini kasus itu masih dalam kertas hijau, kalau sudah tertulis di kertas merah artinya masuk tahap penyidikan di Pidsus. Baru akan kita konfrensi pers penetapan tersangka,” ungkapnya.

Kajari memperkirakan ada sekitar enam (6) anggota dewan lagi yang belum diperiksa. Namun pihaknya memastikan dalam waktu dekat ini akan tuntas pemeriksaan terhadap keenam saksi lainnya tersebut. “Tidak ada cerita mem-peti es kan kasus ini, semua yang berkaitan akan kita periksa. Apabila sudah memenuhi syarat baru segera kita tingkatkan ke penyidikan,” ujarnya.

Untuk masuk tahap penyidikan, menurut Abdur Kadir, akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum dengan mengedepankan profesionalitas, bukan untuk mencari-cari kesalahan dan tidak menzalimi orang lain.

“Kita pastikan dalam tahun ini kasus tersebut akan tuntas. Untuk itu, kita juga meminta masyarakat termasuk media ikut mengawasi proses hukum yang sedang berjalan ini,” pintanya.

Abdur Kadir manambahkan, kasus dugaan SPPD fiktif merupakan perkara pertama yang ditangani kejaksaan di Provinsi Aceh. Ia mengaku sudah berpengalaman dalam menangani kasus tersebut, apalagi sebalum bertugas ke Aceh, ia sudah pernah menangani kasus SPPD fiktif dengan total anggaran miliaran rupiah.

Terakhir, Kajari Abdur mengatakan, kalau dalam penanganan kasus ini, ia mendapat kepercayaan penuh dari Kejati Aceh. “Kita masih dipercayai menanganani kasus ini hingga tuntas,” demikian tandasnya. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS