26419 KALI DIBACA

Tim Pansus II DPRK Sabang Soroti Pembangunan MCK Dan Rehab Rumah Bantuan Pemko Sabang Tahun 2018

Tim Pansus II DPRK Sabang Soroti Pembangunan MCK Dan Rehab Rumah Bantuan Pemko Sabang Tahun 2018
example banner

Sabang | Realitas – Tim Pansus II DPRK Kota Sabang soroti pembangunan MCK dan Rehab Rumah bantuan pemko Sabang tahun 2018

Sejak tanggal 2 sampai 21 Mei 2019 DPRK Kota Sabang melaksanakan agenda pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Sabang tahun 2018, setiap Pansus melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam komisi-komisi yang ada di DPRK.

Adapun Pansus II DPRK Sabang membidangi antaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perusahaan daerah dan keuangan.

Dalam hal melaksanakan Pansus II DPRK melakukan pemanggilan terhadap SKPD yang dianggap diperlukan keterangan dan penindakan lebih lanjut dengan pengecekan ke lapangan.

Pansus II DPRK melakukan peninjauan terhadap beberapa SKPD yang dianggap dibutuhkan penjelasan lebih lanjut yakni dinas pendidikan, dinas PU, biro kesra Setda Sabang, PDAM dan baitul mal.

Pembangunan swadaya MCK pada program Sanitasi masyarakat yang bersumber dari DAK dan APBK T.A 2018 berjumlah lebih 20 M.

Pekerjaan yang dikerjakan secara swadaya tersebut bernilai Rp.487.500.000/MCK nya total 41 unit yang tersebar di berbagai lokasi di gampong Kota Sabang.

Tim Pansus II menemukan banyak permasalahan terkait dengan Pembangunan MCK tersebut malah ada yang belum fungsional (belum dapat digunakan), banyak item-item bangunan yang belum di laksanakan.

Tim Pansus II menganggap ada permasalahan dalam standart satuan harga dan pelibatan KSM.

Ketua tim Pansus II DPRK Sabang, Darmawan, SE ‘meminta kepada pemerintah Kota Sabang dan dinas terkait agar segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai agar segera fungsional (dapat di fungsikan) sebagaimana perencanaan sebelumnya.

Koordinator Tim Pansus II DPRK Sabang, Zuanda, S.Pd.I ‘agar pekerjaan yang menggunakan sistem swakelola agar di tinjau ulang diperketat pengawasan dan evaluasinya, hal ini sangat penting demi menghindari pemborosan uang negara’.

Hasil temuan Pansus II DPRK Sabang tersebut diatas disampaikan dalam sidang paripurna DPRK Sabang, hari ini tanggal 21 Mei 2019 dihadiri oleh kepala dinas dilingkungan Kota Sabang dan Walikota Sabang yang di wakili oleh Wakil Walikota Sabang.

Sidang Paripurna di warnai oleh interupsi oleh anggota DPRK Sabang, Albina, ST yang belum menyetujui laporan pansus dikarenakan ada dinas yang belum menyerahkan data yang diminta oleh tim Pansus I DPRK Sabang, ‘ini bentuk pembangkangan terhadap fungsi pengawasan DPRK Sabang, tegasnya.

Sementara itu Ketua LASKAR ACEH Teuku Indra memberikan apresiasi terhadap kinerja DPRK Sabang karena kinerja DPRK selama ini sudah semakan bagus.

Ketua Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) juga meminta kepada aparat penegak hukum khususnya yang ada di Sabang untuk mengambil tindakkan tegas jika terbukti ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap penggunaan uang negara yang sehingga menyebabkan kerugian negara, ujar Popon.

Dalam hal ini kami dari LASKAR akan memantau kinerja Kapolres dan Kajari Sabang, dan jika kinerja aparat penegak hukum ini tidak sesuai seperti amanah undang-undang dan sumpah jabatannya maka kami dari LASKAR akan menyurati pimpinannya dan akan melaporkannya secara resmi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hukum itu harus berlaku adil kepada setiap warga negara jangan ada tebang pilih agar institusi penegak hukum negara ini dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, ucap Teuku Indra alias Popon. (Red/Muhammad Nazar)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS