36419 KALI DIBACA

Jaksa Bidik Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya Baru Sebatas Pulbaket

Jaksa Bidik Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya Baru Sebatas Pulbaket
example banner

Blangpidie | Realitas – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya), masih mendalami Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif milik beberapa anggota DPRK Abdya secara full data dan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket).

Bahkan sejauh ini, jaksa belum melakukan proses penyelidikan.

Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH, Jum’at sore (24/5/2019) lalu, kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya mengatakan, kejari sudah memanggil sejumlah pihak terkait, seperti Sekretaris Dewan (Sekwan), bendahara, serta lima pegawai lainnya di Sekretariat DPRK Abdya.

Sejauh ini kata Kajari, kejaksaan masih sebatas mengumpulkan bahan keterangan secara full data dan Pulbaket.

Namun, jika nanti memenuhi syarat formil dan materil, pihaknya akan langsung meningkatkan ke tahap penyelidikan.

Dalam pengungkapan kasus ini, Kajari Abdur mengaku akan berkerja secara profesional dan terus berkoordinasi dengan BPK.

Proses penanganannya kasus ini lanjutnya, masih sebatas meminta data dan keterangan.

Kemudian, kejaksaan hingga saat ini, juga belum melakukan penyitaan atau penggeledahan di DPRK Abdya.

“Dari 25 anggota dewan itu, cuma Samsul yang tidak menerima sejak awal, kalau yang lainnya menerima semua,” sebut Kajari Abdur Kadir dihadapan awak media.

Informasi yang diperoleh wartawan, temuan dugaan penyimpangan SPPD di lembaga yang terhormat itu, berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK, atas SPPD yang menggunakan APBK Abdya tahun anggaran 2017. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih. Informasinya, sebanyak 8 orang dari 24 anggota DPRK Abdya, sudah mengembalikan dana SPPD tersebut.

Kasus ini muncul, setelah auditor BPK RI melakukan cross chek, atas sejumlah tiket pesawat perjalanan dinas anggota dewan.

Setelah diteliti oleh auditor, ditemukan perbedaan antara nama penumpang di tiket pesawat, tidak sesuai dengan nama yang muncul pada barcode boarding pass.

Sebelumnya, pada sejumlah media, Ketua DPRK Abdya Zaman Akhli melakukan klarifikasi, serta menegaskan, bahwa isu temuan perjalanan dinas anggota dewan, yang diduga fiktif itu tidak benar. “Temuan di DPRK Abdya benar adanya. Tapi jangan disebut fiktif. Contohnya, kegiatan Bimtek ada dokumennya, ada foto bareng di sana, lengkap dengan para tutor dan sebagainya.

Ini hanya dokumen saja yang tidak lengkap,” katanya beberapa hari yang lalu. (Syahrizal/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS