Langsa | Realitas – Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin menilai belum aktifnya pelabuhan di Kota Langsa, dikarenakan para pihak belum mempunyai visi dan misi dengan Wali Kota Langsa, menjadikan Pelabuhan Kuala Langsa sebagai pelabuhan expor import, kalau ditinjau dari sisi inprastuktur maupun lembaga-lembaga vertikal seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Syahbandar, TNI AL dan Pol Airud semua sudah lengkap.
Namun entah apa yang terjadi cita-cita Wali Kota Langsa Usman Abdullah, ingin mengaktifkan kembali pelabuhan tersebut belum berjalan sampai saat ini, padahal kalau pelabuhan ini aktif berapa banyak tenaga kerja bisa terserap serta mempermudah akses para petani dan pedagang di aceh untuk memasarkan hasil pertanian keluar negeri.
Selama ini hasil pertanian seperti pinang, kopi CPO, Karet dari Aceh terlebih dahulu dibawa ke medan dan nantinya melalui Pelabuhan Belawan baru dikirim ke berbagai negara, begitu juga dengan barang import masyarakat Aceh harus menunggu barang kiriman dari medan ini sangat ironis sekali.
Lebih lanjut Nasruddin mengatakan, akibat carut marutnya sistem ekport import di daerah, banyak pengusahan memilih jalur perdagangan ilegal, nah kalau sudah seperti ini siapa yang rugi yang akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban mulai dari ABK kapal, Pemilik Kapal dan Barang ditangkap dan disita oleh penegak hukum.
Padahal saat ini Bapak Presiden Ir. Joko Wiidodo sedang membuat program kemaritiman diseluruh Indonesia untuk mempermudah masyarakat memdapatkan kebutuhannya maupun memasarkan hasil pertanian di berbagai daerah, termasuk Kota Langsa.
Tentu program presiden bisa berjalan bila pejabat di daerah mempunyai visi dan misi yang sama untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk menghidupkan sektra ekonomi termasuk pelabuhan, kalau terjadi sebaliknya maka sampai mampuspun kita semua Pelabuhan Kuala Langsa tidak berjalan, imbuhnya.
Kedepan FPRM bersama elemen sipil di Kota Langsa akan menyurati Bapak Presiden dan Menteri Kemaritiman agar mengevaluasi pejabat vertikal yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memajukan pelabuhan
dan meminta Pemerintah Pusat agar minyak CPO asal Aceh tidak lagi di kirim melalui Pelabuhan Belawan, ini baru bisa berjalan bila ada interpensi dari Pemerintah Pusat untuk menghidupkan Pelabuhan Kuala Langsa.
Bila tidak segera mendapat respon maka kedepan Pelabuhan Kuala Langsa hanya tinggal nama,
pasalnya izin kepabeannya aja sudah lama mati, ini membuktikan bahwa pelabuhan tersebut sudah lama tidak berfungsi, ujarnya. (Nasruddin)
