37019 KALI DIBACA

Pencairan Dana Desa Di Abdya Tuntas, TP4D Perketat Pengawasan

Pencairan Dana Desa Di Abdya Tuntas, TP4D Perketat Pengawasan
example banner

Blangpidie | Realitas – Proses pencairan dana desa tahun 2018 telah tuntas, namun masih terdapat beberapa desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang belum menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahap III (tiga).

Meskipun begitu, aturan telah memberikan kelonggaran untuk menyelesaikan kegiatan tersebut selama 60 hari.

Dengan kebijakan aturan itu, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya terus melakukan pemantauan secara ketat agar beberapa program yang belum terselesaikan bisa terserap agar tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan anggaran tahun 2019.

Kepala Kejari Abdya, Abdur Kadir SH MH, Senin (31/12/2018) mengatakan, TP4D akan terus melakukan pengawasan dan mendorong pihak desa agar LPJ tahap III tahun 2018 bisa segera tuntas realisasinya.

Dimana, lanjut Kajari Abdur, ada beberapa desa yang merencanakan pengadaan tanah termasuk menyediakan ternak Ayam, namun hingga sekarang ini masih belum maksimal terealisasi padahal pencairan tahap III sudah dilakukan.

“Maka dari itu, kami menginginkan realisasinya tepat guna dan sasarannya.

Jangan sampai uangnya habis, ternyata ayamnya tidak ada.

Kalau itu terjadi maka segala resiko harus siap dipertanggungjawabkan,” ujar Kajari Abdur dalam acara jumpa pers di Kantor Kejari setempat.

Di Abdya, sambungnya, sudah ada satau kasus dana desa yang berujung ke Pengadilan Negeri  Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

“Kembali saya ingatkan, jangan sampai ada desa ikut terjerumus kelubang yang sama seperti kasus Desa Geulanggang Gajah,” tuturnya.

Segala kegiatan yang dibiayai menggunakan dana desa harus dilakukan pengawasan dengan ekstra ketat agar tidak mengalir kemana-kamana.

Apalagi itu merupakan program pemerintah dan uang negara yang harus diamankan.

Dalam tahun 2018, tambah Kajari Abdur, realisasi dana desa yang terserap mencapai Rp.152,8 miliar untuk 152 desa dalam Kabupaten Abdya.

Keseluruhan dana tahap I, II dan III telah tuntas dicairkan hingga mengalir ke rekening masing-masing desa. Dengan demikian, segala pertanggung jawabannya harus diselesaikan agar tidak menjadi Silpa.

Maka dari itu, pihaknya menghimbau agar penyerapannya benar-benar terealisasi secara maksimal dan dipergunakan sesuai nomenklatur kegiatan usulan desa itu sendiri.

“Kita mengapresiasi atas capaian yang telah dilakukan sejumlah desa di Abdya. Akan tetapi, kami perlu mengingatkan desa agar tidak mencoba-coba melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi,” demikian tandasnya.

Pantauan media, Kajari Abdur dalam acara itu didampingi Kasi Datun, Handri SH dan Kasi Pidum Firmansyah Siregar SH juga turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Yusan Sualidi serta perangkat dinas lainnya. (Syahrizal/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS