60819 KALI DIBACA

Tiga Partai Politik Serahkan Berkas Gugatan Ke Panwaslih, Lima Partai Di Coret KIP Terlambat LADK

Tiga Partai Politik Serahkan Berkas Gugatan Ke Panwaslih, Lima Partai Di Coret KIP Terlambat LADK
Tiga partai politik menyerahkan berkas Sengketa gugatan ke Panwaslih Nagan Raya, Selasa (2/10/2018)
example banner

Nagan Raya | Realitas – Pasca keluarnya berita acara KIP Nagan Raya nomor :188/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.

Sepuluh parpol peserta pemilu yang telah menyampaikan LADK tepat waktu yaitu tanggal 23 september 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB dan 5 parpol yang terlambat menyampaikan LADK karena parpol datang ke kantor KIP melewati pukul 18.00 wib.

Sanksi keterlambatan itu dibatalkan sebagai peserta pemilu anggota DPRK Nagan Raya tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua arltas peraturan KPU nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye pemilu joncto pasal 338 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua DPW SIRA Nagan Raya, Ruslem, SH yang didampingi Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Drs, Khalidi dan Sekretaris DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) kepada Wartawan, Selasa (2/10/2018) mengatakan, kedatangan tiga peserta partai politik ke Panwaslih Nagan Raya, untuk menyerahkan sengketa gugatan atas keluarnya berita acara KIP Nagan Raya pada 29 September 2018, Nomor 188/BA/KIP – NR/IX/2019.

Ruslem menambahkan, KIP Nagan Raya telah bermain–main dengan sebuah aturan, sebab dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilhan Umum, Paragraf 4, pasal 334 ayat 2 menyebutkan, partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD, kabupaten Kota sesuai dengan tingkatnya, wajib memberikan Laporan awal dana Kampaye pemilu dan rekening khusus dana kampaye pemilu kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dan dalam bentuk rapat umum.

Jadi dengan keluarnya berita acara tersebut ke 5 parpol yang telat dicoret sebagai peserta pemilu.

KIP Nagan Raya mengeluarkan, jadi dalam hal ini kami menggugat berita acara KIP ini dan kami sangat keberatan berita acara tersebut atas pemberian sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu, karena dalan hal ini kami merasa dirugikan,”tegas Ruslem.

“Kami meminta kepada Panwaslih Nagan Raya untuk mengabulkan permohonannya agar dapat membatalkan berita KIP dan meminta agar KIP menerima kembali LADK parpol dan memasukkan kembali sebagai peserta pemilu tahun 2019,”harapnya

Menurut Ruslem sebagaimana dalam surat gugatannya berita acara tersebut bertentangan dengan pasal 334 ayat (2) UU no 7 tahun 2017.

Panwaslih Nagan Raya bahwa Permohonan sengketa proses ke Panwaslih Nagan Raya adalah hak setiap parpol atau caleg yang merasa dirugikan atas keluarnya surat keputusan atau berita acara KIP.

Permohonan nya paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan atau berita KIP dikeluarkan jika melewati masa itu maka Panwaslih tidak bisa menerimanya,”kata Divisi hukum penindakan pelanggran dan sengketa Adam Sani SH.MH.

Kami jelas Adam, akan melihat syarat formil dan materil jika belum lengkap maka kami minta untuk diperbaiki..jika sudah lengkap maka akan dimasukkan ke regirter sengketa kemudian ditentukan jadwal mediasi dan sidang adjudikasi.

“Kami punya waktu 2 hari untuk mencoba fasilitasi para pihak melalui forum mediasi jika forum mediasi tidak ada kesepakatan maka akan dilanjitkan ke sidang adjudikasi maksimal 12 hari kerja harus sudah selesai,”jelas Adam Sani.

menurut Adam Sani, sudah ada 3 parpol yang mendaftarkan permohon sengketa yaitu partai PAN, Partai SIRA, dan partai PNA sedangkan 2 partai lagi masih melakukan konsultasi kemungkinan 1 hari lagi untuk mengajukan sengketa yaitu besok.

Kita mempersilahkan kepada pihak terkait (partai politik lainnya) yang merasa berkepentingan atau dirugikan dengan sengketa ini untuk mengajukan permohonan maksimal sebelum sidang adjudikasi kedua. (MJ)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS