51219 KALI DIBACA

Jadi Terpidana Korupsi Alkes, YARA Minta Mantan PPK RSUTP Abdya Dipecat

Jadi Terpidana Korupsi Alkes, YARA Minta Mantan PPK RSUTP Abdya Dipecat
example banner

Blangpidie | Realitas – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Pemerintah Kabupaten setempat untuk memberhentikan secara tidak hormat Safrial SKM dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tersandung kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) yang bersumber dana dari Anggaran Pendapat Belanja Aceh (APBA) pada tahun 2013 lalu.

Pihaknya menemukan data pada halaman website resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Tengku Peukan (RSUTP) Abdya itu, masih aktif sebagai PNS dengan nomor induk pegawai (NIP) 197212111994021002.

Padahal, Safrial sudah mendapat putusan ihkrah dari Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korpusi Alkes dengan Nomor Putusan 1021 K/PID.SUS/2016 pada 19 Oktober 2016.

Dimana, MA memutuskan hukuman terhadap dirinya 6 tahun penjara.

“Putusan inhkrah itu sudah berjalan selama dua tahun, tapi belum diberhentikan dari PNS.

Sedangkan saudara Safrial kini berada di Lapas, juga tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PNS di Abdya,” kata Ketua YARA Perwakilan Abdya Miswar SH melalui rilisnya kepada wartawan, Selasa (23/10/2018).

Oleh karenanya, YARA meminta Pemkab Abdya melakukan persamaan hak dimata hukum terhadap PNS yang tersandung kasus korupsi.

Supaya masyarakat tidak menilai bahwa ada yang dispesialkan dan terkesan pilih kasih.

Padahal aturan itu berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Dan kita YARA Abdya juga akan surati BKN, mengirimkan salinan putusan pengadilan PNS yang tersandung kasus korupsi itu baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun,” sebut Miswar.

Adapun kekuatan hukumnya lanjut Miswar, tercantum dalam putusan Mahkamah Agung (Kasasi) nomor: 1021 K/PID.SUS/2016.

Disebutkan bahwa, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/putusan umum pada kejaksaan Negeri Blangpidie dan membatalkan putusan pengadilan Tinggi/tindak pidana korupsi Banda Aceh Nomor 30/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 5 Januari 2016 yang membatalkan putusan pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna tanggal 2 November 2015.

Kemudian menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 bulan.

Miswar menambahkan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasal 87 huruf B dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum.

“Kami berharap Pemkab bisa lebih cepat mengambil tindakan sebelum persoalan ini terabaikan begitu saja,” demikian pintanya. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS