25819 KALI DIBACA

Polda Banten Dan Polres Serang Kota Kawal Demo Ribuan Karyawan Honorer Tuntut Jadi ASN

Polda Banten Dan Polres Serang Kota Kawal Demo Ribuan Karyawan Honorer Tuntut Jadi ASN
example banner

Serang | Realitas – Ribuan tenaga kerja honorer kategori dua (K2) dan non-K2 se Provinsi Banten demo di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (18/9/2018).

Aksi para honorer ini untuk menuntut Gubernur Banten segera mengupayakan agar honorer bisa diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aksi ini dikawal ketat pihak kepolisian dari Polres Serang Kota dan Polda Banten.

Dalam aksinya para honorer membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan mereka.

Para honorer yang merupakan perwakilan dari delapan kabupaten/kota di Banten ini juga bergantian berorasi menyampaikan aspirasi.

“Kita datang ke sini untuk meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mengangkat honorer K2 menjadi ASN,” kata Ketua Koordinator Daerah Honorer Pandeglang, Sutisna dalam orasinya.

Selain itu, para honorer juga menuntut pemerintah untuk merevisi Undang Undang tentang ASN dan segera menghilangkan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi para honorer.

“Kita juga ingin pemerintah merevisi undang undang ASN dan menghapus tes. Tes tidak terima kita, pengangkatan honorer jadi ASN yes kita terima,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan pendemo, Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan sulitnya merealisasikan tuntutan tenaga kerja honorer kategori dua (K2) dan non-K2 se Provinsi Banten yang ingin diangkat statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketiadaan anggaran di pemerintah pusat menurutnya salah satu hal yang melatarbelakangi tuntutan itu masih sebatas harapan.

“K2 memang ada permasalahan ketika pemerintah pusat tidak punya anggaran. Waktu saya di DPR, saya malah jadi ketua timnya untuk minta ke pemerintah (agar adanya pengangkatan K2 menjadi PNS),” ujarnya kepada wartawan usai menyerahkan bantuan Jamsosratu secara simbolis di rumah dinas Walikota Cilegon.

Wahidin bahkan mengaku tidak akan melawan kebijakan pusat seperti keinginan honorer untuk menghilangkan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi para honorer serta menuntut adanya penundaan rekrutmen CPNS.

“Sekarang malah disuruh ikut tes juga yang K1.

Jadi (tes) ngga bisa dihindari, ya mungkin ada perbedaan dari sisi substansi dan materi tesnya.

Bagaimana kita menolak (tes), orang kebijakan pemerintah pusat kok.

Kota, kabupaten, provinsi menolak bagaimana, mau melawan kebijakan pusat? Bukan sulit, tapi kita tidak mau melawan pemerintahan yang sah.

Ini kan adalah salah satu upaya pemerintah menambah PNS.

Bagaimana mereka yang mau ikut ujian kalau ditunda dan ditolak,” katanya. ( H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS