27219 KALI DIBACA

BKN Segera Pecat 2.357 PNS Korupsi

BKN Segera Pecat 2.357 PNS Korupsi
example banner

Jakarta | Realitas – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaiakan ada 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracth).

Jumlah tersebut terdiri dari 1.917 PNS bekerja aktif di Pemerintah Kabupaten Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah provinis dan 98 PNS beerja di Kementerian Lembaga pusat.

BKN pun berniat untuk memepercepat penuntasan kasus tersebut agar PNS yang bersangkutan bisa segera dihentikan.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan kerjasama bersama tiga Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan ada lima poin dari perrjanjian ketiga lembaga tersebut. Pertama adalah mengenai sanksi berupa pemebrhentian secara tidak hormab sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS.

“Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,” ujarnya melalu keterangan tertulis yang diterima Okezone, Sabtu (15/9/2018).

Tidak hanya itu, dalam perjanjian tersebut juga menyepakati sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian dan pejebat yang berwenang yang tidak menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terkena kasus Tipikor.

Apalagi, PNS yang bersangkutan sudah divonis bersalah berdasarkan keputusan incracht.

“Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf,” jelasnya

Selain itu, ketiganya juga sepakat untuk meningkatkan sistem informasi kepegawaian baik dipusat maupun didaerah.

Tujuannya agar tidak adalagi kasus PNS Korupsi yang tidak diberikan sanksi tegas padahal berdasarkan keputusan hokum teteap pegawai yang bersangkutan bersalah.

Selain itu, ketiganya juga akan melakukan optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah.

Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring pelaksnaan keputusan bersama ini secara terpadu.

Selain sinergi dengan Kemendagri dan KemenPANRB, BKN juga akan berkerjasama dengan komponen daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Pemerintah Kota hingga level Kabupaten, serta K/L untuk wilayah Pusat.

Untuk penyisiran kasus PNS Tipikor di lingkup daerah, Kantor Regional BKN yang tersebar di 14 titik wilayah Indonesia akan dibantu oleh Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.

Penuntasan bersama BKN-KPK sudah disepakati pada 1 Maret 2018 dan diteruskan dengan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian untuk meminta PPK Instansi segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap PNS tipikor inkracht di Instansinya.

Sejak awal BKN sudah menyampaikan bahwa PNS tipikor yang sudah inkracht wajib diberhentikan dengan tidak hormat pada akhir putusan pengadilan, tetapi faktanya justru diaktifkan kembali oleh Instansinya.

Untuk itu BKN mengambil langkah pemblokiran data kepegawaian 2.357 PNS tipikor dan meminta PPK Instansi melakukan pemberhentian sehingga kerugian negara akibat pembayaran gaji yang berjalan bisa dicegah. (okezone/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS