Aceh Singkil | Realitas – Perwakilan masyarakat dari dua desa Kec. Singki, Rantau Gedang dan Teluk Rumbia, misyawarahkan rencana relokasi perumahan penduduk dampak pembangunan tanggul pendalian Bajir,, Rabu (18-4-2018).
Musyawarah berlangsung dikantor Camat Singkil sarat dengan protes dari perwakilan masyarakat dua desa tersebut, lantaran rencana relokasi perumahan warga mengalami penundaan. Lantas dana relokasi senilai Rp.5,2 miliar tersebut terpaksa dialihkan untuk beberapa kecamatan lain di luar Kec. Singkil, menjadi kegiatan rehab Peningkatan Kualitas (PK) sumber pembiayaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018.
Perwakilan warga Teluk Rumbia dan Rantau Gedang mengaku keberatan dengan alasan pemindahan relokasi tersebut ke kecamatan lain. Mereka juga mendesak agar dikembalikannya dana Rp.5,2 miliar tersebut ke pusat. Sebab rencana relokasi 2019 hanya iming-iming janji pemerintah, kenyataannya tidak pernah terealisasi. “Kami sudah tidak percaya lagi janji-janji pemerintah kami minta yang nyata saja dan jangan bodohi kami, kami tetap bertahan jangan coba-coba melanjutkan pembangunan tanggul sebelum rumah kami direlokasi kedalam tanggul, kami bukan mengancam, tapi kami butuh kenyataan, tegas mereka.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PUPR Muzni mengatakan, rencana relokasi terpaksa dilakukan penundaan hingga program 2019.Dan penundaan bukan disebabkan tidak ada lahan, namun disebabkan lahan yang belum dimatangkan.
Untuk pematangan lahan juga butuh anggaran besar, dan semua ada aturan. Program pengendalian banjir merupakan program nasional. Sehingga jika lahan belum dimatangkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Jika lahan sudah dimatangkan kemungkinan bisa sekaligus pembangunan dilakukan.
Tahun ini senilai Rp.11 miliar untuk tanggul, sedang proses lelang di pusat. Jika lahan telah siap, bisa ratusan miliar anggaran turun dan bisa sekaligus pembangunan, namun lahan belum final. Begitupun usulan untuk program relokasi melalui bantuan stimulan swadaya masyarakat (BSPS) sudah diusulkan untuk rencana relokasi tahun 2019.
Lebih lanjut Mujni menjelaskan, ganti rugi lahan karena terhambat defisit anggaran.
Sebab untuk pencairannya jika lahan sudah final data lengkap, baru bisa dana transfer dari pusat, terang Mujni.
Sementara Anggota Dewan Komisi III Azmi menyebutkan, persoalan pembebasan lahan pada tahun 2017 sudah tersedia anggaran senilai sekira Rp.8 miliar untuk beberapa kegiatan.
Namun setelah dipantau dan melalui sidang perubahan dewan, dana tersebut ternyata dialihkan penggunaannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK). Dikarenakan tidak ada penyerapan dan belum terpakai. Sehingga dari pada hangus maka dialihkan. “Ini dilakukan untuk menyelamatkan yang Rp.5,2 miliar tadi,” sebut Azmi
Namun jika dana Rp.5,2 miliar ini di kembalikan atau hangus, maka 2019 tidak bisa lagi kucuran dana tersebut, artinya relokasi gagal dan tanggul juga batal, bebernya.
Karena kondisi dalam situasi mendesak saat pengusulan di penghujung tahun 2017, Desember lalu di Kementerian. Sehingga usulan relokasi tahun ini dimasukkan data rehab untuk peningkatan kualitas yang akan dilaksanakan di beberapa kecamatan tersebut.
Azmi memaparkan, dari data rencana relokasi tersebut berjumlah 176 KK warga Desa Teluk Rumbia, dan baru masuk sebanyak 85 KK untuk direlokasi. Kemudian warga Teluk Rumbia berjumlah 235 kk dan baru masuk daftar sebanyak 90 kk. Sehingga Azmi mengusulkan relokasi 2019 bisa tertampung seluruh kepala keluarga.
Pertemuan yang dihadiri Kadis PUPR Mujni, Anggota DPRK Azmi, Camat Singkil Riky Yodiska, kepala desa dan Tokoh Agama, masih berlangsung alot hingga berita ini dikirimkan. (R.tan).
