ACEH SELATAN-REALITAS:Sejumlah Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh Selatan, mulai bicara dan mengkritik berbagai kegiatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.
Hal tersebut termasuk menuding kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK) 2019 yang digelar Bappeda Aceh Selatan, di gedung Pertemuan Rumoh Agam, Tapaktuan, tidak lebih hanya sekadar rutinintas serimonial belaka, belum lama ini.
“Selain menghabiskan anggaran, kegiatan Musrenbang ini hanya sebagai pelepas batuk di tangga, karena memang sudah diprogram,”kata Hartini dalam tanggaannya pada kegiatan Musrenbang beberapa hari lalu.
Koordinator LSM Lembaga Putri Selatan ini mengaku perihatin, karena acara daerah itu selain tidak dihadiri para anggota dewan, hanya dihadiri beberapa orang kepala SKPK saja.
“Seharusnya semua anggota dewan dan seluruh SKPK wajib hadir memaparkan programnya, sehingga masyarakat mengetahui jelas semua program pembangunan yang digagas Pemkab Aceh Selatan,”ucapnya.
Idikasi lainnya sebut Hartini, semua usulan masyarakat, seperti hasil Musrencam yang diadopsi dari Musrencam, termasuk usulan LSM, sama sekali tak pernah tertampung dalam program pembangunan tahunan, dengan dalih selalu kekurangan anggaran.
“Jadi tidak salah jika masyarakat menuding program Musrenbang ini, hanya manjadi kamupulase belaka,”sebutnya sembari menambahkan Musrenbang ini menjadi legalitas program Bappeda yang sudah disusun melalui rencana kerjanya (Renja).
Hal serupa dikemukakan Koordinatror LSM Masyarakat Damai Mandiri (Madani) T.Sukandi. Malah Sukandi mempertanyakan upaya Pemkab membuka lapangan kerja, guna mengatasi membengkaknya angka pengangguran dan kemiskinan.
“Sejauh ini, dinas terkait belum pernah terlihat mendirikan semacam industri dalam rangka membuka lapangan kerja, seperti pabrik kelapa sawit (PKS) atau lainnya,”katanya.
Menurut dia, selama ini dinas terkait terkesan mengejar dan fokus pada pembangunan proyek fisik, karena ada keuntungan pribadi di balik keberadaannya.
Sedangkan proyek-proyek yang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat, sepertinya luput dari perhatian. “Makanya tidak heran, angka pengangguran dan kemiskinan terus membengkak dan bermuara perekonomian daerah kian merosot,” tambahnya.
Sementara Sekcam Kluet Timur, Muslih juga mengaku perihatin terhadap nasib rakyat Aceh Selatan dalam pengadaan sembako, khusunya beras yang harganya dari hari ke hari kian melonjak.
Gejala ini tejadi karena Aceh Selatan belum memiliki pabrik penggilangan gabah (padi). Akibatnya pedagang luar daerah, dari Medan dan Abdya, berlomba-lomba membeli gabah Aceh Selatan dan setelah digiling, kemudian dijual kembali ke Aceh Selatan dengan harga meroket dua sampai tiga kali lipat.
“Kondisi ini benar-benar sangat menyedihkan kita, karena warga harus membeli berasnya sendiri dengan harga melambung, setelah diolah di luar daerah,”paparnya.
Terkait tudingan LSM tersebut, Kepala Bappeda Aceh Selatan Mufti A.Bakar menyatakan tidak benar kegiatan Musrenbang ini hanya sekadar serimonial belaka. Karena semua hasilnya akan dibahas kembali dengan pihak terkait dan menjadi Renja tahun berikutnya.
Tetapi ia mengakui, memang tidak semua usulan yang berkembang dalam Musrenbang ini menjadi Renja, karena harus disesuaikan dengan skala perioritas dan kemampuan keuangan daerah, jalas Mukti.(MR.ZULMAS)